RIAU24.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprovk) Riau melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan bersama PTPN IV PalmCo Regional III menyelaraskan beragam program sebagai langkah mewujudkan pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

Penyelarasan program perusahaan BUMN yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Riau tersebut dilangsungkan melalui focus group discussion (FGD) yang berlangsung di Region Office PTPN IV PalmCo Regional III, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Jumat (19/4/2024).

"Tadinya perencanaan itu berwarna-warni. Sekarang perencanaan pembangunan guidance dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Yang makro telah ditetapkan sebagai kerangka. Dan kita di Riau harus sejalan agar mendukung kerangka yang telah ditetapkan menuju Indonesia Emas 2045," kata Sekretaris Bappeda Litbang Provinsi Riau, Purnama Irwansyah.

Dalam kegiatan yang dihadiri langsung Corporate Secretary and Legal PTPN IV Regional III Andiansyah Hamdani, GM Distrik Petani Mitra Ferry Lubis, Head of Project Management Office Masrukin dan jajaran tersebut, Purnama menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan menampung masukan dan saran dari seluruh pihak, termasuk perusahaan yang beroperasi di Bumi Lancang Kuning.

Seluruh saran dan masukan itu menjadi bagian dari kerangka acuan dalam menyempurnakan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2045 dan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2026.

Sehingga, lanjutnya, seluruh masukan yang ditampung dapat menyempurnakan dokumen RPJMD yang memuat visi dan misi arah kebijakan pembangunan daerah, sasaran pokok, tahapan, dan prioritas pembangunan daerah Provinsi Riau dalam kurun waktu 2025-2045.

Dalam pemaparannya, Purnama mengatakan bahwa perkebunan kelapa sawit yang termasuk dalam kluster pertanian dan perikanan selama ini menjadi salah satu tulang punggung ekonomi Riau, selain pertambangan dan pengolahan.

"Ketiga sektor ini yang selama ini menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Riau. Dan persentasenya tiap tahun terus meningkat. Untuk itu, kita ingin masuk dari PTPN IV sebagai salah satu perwakilan korporasi perkebunan di Riau, apa yang perlu dipersiapkan untuk menyusun RJPMD ini," urainya.

Sementara itu, Corporate Secretary and Legal PTPN IV PalmCo Regional III Andiansyah Hamdani memaparkan bahwa perusahaan yang sebelumnya bernama PTPN V itu kini telah menjadi bagian dari perusahaan perkebunan sawit terluas di dunia pasca aksi korporasi Desember 2023 lalu.

Secara bisnis, perusahaan telah melaksanakan transformasi secara signifikan sejak 2019 silam sejak dipimpin Direktur Jatmiko Santosa dan kini dilanjutkan oleh Region Head Rurianto. Hasilnya, perusahaan mampu mempersembahkan kinerja optimal hingga meraih laba bersih tertinggi sepanjang sejarah tiga tahun berturut-turut.

Selain fokus pada sisi bisnis, perusahaan juga tidak mengabaikan program yang diusung pemerintah, mulai dari dekarbonisasi, penguatan petani mitra dan swadaya melalui program peremajaan sawit rakyat (PSR) hingga penguatan ekonomi UMKM, pendidikan, sosial, kesehatan melalui program tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL).

"Dari sisi dekarbonisasi misalnya, kita telah menjadi perusahaan perkebunan milik negara terbesar yang mengoperasikan pembangkit tenaga biogas, baik itu sebagai co-firing maupun listrik. Total ada lima instalasi PTBg yang telah beroperasi, dan Insya Allah akan bertambah satu unit tahun ini. PTBG itu sejalan dengan komitmen pemerintah mewujudkan Net Zero Emissions 2060," jelas sosok yang akrab disapa Aan itu.

Begitu juga dengan akselerasi PSR. PTPN IV Regional III menjadi perusahaan yang melaksanakan PSR mencapai 9.500 hektare serta satu-satunya perusahaan perkebunan negara yang menyiapkan bibit sawit unggul bersertifikat kepada petani melalui aplikasi Sawit Rakyat Online. Total 1,6 juta bibit sawit unggul telah diserap petani sebagai solusi atas maraknya bibit sawit palsu.

Meski begitu, Andiansyah turut berharap bahwa nantinya RJPMD itu dapat mengakomodir kepastian dunia investasi di Riau. Hal itu sangat berkaitan dengan rencana investasi perusahaan serta menghindari potensi kepentingan segelintir pihak. Begitu juga dengan tumpang tindih areal kawasan yang perlu menjadi perhatian bersama.

"Kami mohon kepada bapak ibu bahwa nantinya kepastian hukum dapat diprioritaskan. Begitu juga dengan kepastian legalitas lahan. Sebagai perusahaan BUMN, kami sangat patuh dengan segala regulasi yang ada. Namun terkadang masih ada beberapa pihak yang berupaya mengambil kesempatan dengan ketidakpastian ini. Ini mungkin menjadi salah satu masukan kami," ungkap Aan. ***