Ketidaknetralan tersebut dilihat dari aspek pengawasan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pilkada.

Meskipun seperti itu tidak menutup kemungkinan semua daerah memiliki potensi yang sama lantaran minimnya pengawasan dari lembaga legislatif.

"Nah hampir seluruhnya kita juga melihat bahwa punya potensi semua, soal mobilisasi birokrasi karena tadi memang minim pengawasan dari baik DPRD-nya maupun pihak eksternal lain," ujarnya.