RIAU24.COM - Nama Presiden Ukraina Vladimir Zelensky masuk alam daftar buronan Rusia. Zelensky menjadi buronan Kementerian Dalam Negeri Rusia sejak Sabtu (4/5/2024) kemarin.

Meski demikian, pemerintahan Vladimir Putin belum mengungkapkan pelanggaran yang dilakukan Zelensky hingga masuk dalam daftar hitam tersebut.

Yang jelas, dalam situs online Kemendagri Rusia, Zelensky menjadi buronan berdasarkan pasal KUHP Rusia dan berisi nama lengkap dan fotonya, serta tanggal dan tempat lahirnya.

Melansir Tribunnews, Media online Russia Today mengabarkan sejauh ini Rusia belum mengungkap data-data tentang proses pidana terhadap Zelensky.

Russia Today menyebutkan, Zelensky masuk dalam daftar tersangka setelah sehari sebelumnya kepala Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, Aleksandr Litvinenko, juga dimasukkan dalam daftar orang yang dicari Rusia.

Litvinenko menggantikan posisi pendahulunya Aleksey Danilov pada bulan Maret.

Pada bulan April, Litvinenko mengklaim perlunya melancarkan serangan drone jauh di dalam wilayah Rusia, untuk memberikan “tekanan” terhadap Moskow.

Dia menggambarkan taktik ini sebagai elemen kunci dari strategi Kiev. Serangan-serangan drone kemudian dilancarkan ke wilayah lebih dalam Rusia dan berhasil menghancurkan sejumlah infrastruktur.

Sejumlah pejabat dan mantan pejabat Ukraina telah masuk dalam daftar hitam Rusia.

Mantan Presiden Ukraina Pyotr Poroshenko juga dimasukkan ke dalam daftar orang yang dicari. Sama dengan Zelensky, sejauh ini belum ada rincian tentang kasus yang menimpanya yang dipublikasikan.

Poroshenko mulai menjabat pada bulan Juni 2014, ketika pemerintah Ukraina pasca kudeta Maidan menggunakan kekuatan militer dalam upayanya untuk meredam pemberontakan di Wilayah Donetsk dan Lugansk.

Dia juga orang yang menandatangani Perjanjian Minsk, yang bertujuan untuk mendamaikan Kiev dengan dua republik Donbass yang menolak mengakui pemerintahan pasca kudeta.

Pada tahun 2023, Poroshenko mengklaim bahwa perjanjian tersebut digunakan untuk memberi waktu tambahan untuk mempersenjatai Ukraina.

Mantan presiden tersebut mengatakan bahwa dia beralih ke NATO untuk mempersiapkan konflik daripada mengikuti peta jalan perdamaian Perjanjian Minsk.

Pada hari Jumat, mantan menteri keuangan Ukraina, Aleksandr Shlapak, dan mantan kepala bank sentral negara itu, Stepan Kubiv, juga dimasukkan dalam daftar orang yang dicari Rusia.

Meskipun rincian mengenai kasus kriminal mereka masih belum jelas, Komite Investigasi Rusia sebelumnya telah menuduh kedua mantan pejabat tersebut mendanai tindakan keras militer Kiev terhadap Donbass pada tahun 2014.

Operasi tersebut menandai dimulainya penembakan Angkatan Bersenjata Ukraina terhadap wilayah berpenduduk di Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk.

Selain itu, kepala intelijen Ukraina (DIU) Kirylo Budanov juga telah menjadi menjadi buruan Rusia karena dituding menjadi otak sejumlah penyerangan dan sabotase wilayah Rusia.

Zelensky sendiri belum menanggapi dirinya yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Rusia.

Kementerian Luar Negeri Ukraina mengomentari pengumuman Zelensky dalam daftar orang yang dicari Rusia.

Sementara Ukrainska Pravda mengabarkan, dalam postingan di X, Ukraina menulis bahwa tindakan seperti itu adalah “bukti keputusasaan aparatur negara dan propaganda Rusia, yang tidak tahu alasan berita apa lagi yang harus dikemukakan untuk menarik perhatian.”

Kementerian juga mengingatkan bahwa surat perintah dari Pengadilan Kriminal Internasional telah dikeluarkan terhadap Putin.

Media asal Ukraina Strana menafsirkan bahwa langkah Rusia memasukkan Zelensky dalam list buronan karena Rusia sudah tidak ingin bernegosiasi dengan Zelensky.

Rusia dituding tidak akan mengakui Zelensky sebagai presiden pada 20 Mei mendatang, karena Ukraina seharusnya telah menggelar pemilu, akan tetapi pemilu ditunda akibat perang.

Informasi beredar bahwa Putin kini tidak ingin menghentikan perang, namun berniat berperang dengan harapan Angkatan Bersenjata Ukraina akan kalah total dan/atau kemenangan Trump dalam pemilu AS.

Pihak berwenang Ukraina, yang beberapa bulan lalu mengatakan bahwa Putin menginginkan negosiasi untuk menghentikan perang di garis depan untuk membekukannya, kini juga semakin mengatakan bahwa Putin tidak memerlukan pembekuan.

Pertama, tidak ada yang menawarkan Putin untuk menghentikan perang di garis depan. Posisi resmi Ukraina, yang didukung oleh negara-negara Barat terkemuka.

Kremlin menolak opsi ini (pada dasarnya menyerah) dan tidak berniat membahasnya. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk mengatakan secara pasti apa reaksi Putin jika dia tiba-tiba ditawari gencatan senjata tanpa penarikan pasukan Rusia dari wilayah pendudukan Ukraina.

Kedua, media Barat telah berulang kali menulis bahwa ada sinyal yang datang dari Kremlin bahwa Putin siap menghentikan perang di garis depan.

Rusia juga secara terbuka (melalui Menlu Sergey Lavrov) mendukung rencana perdamaian Tiongkok, yang mengatur gencatan senjata tanpa penarikan pasukan Rusia dari Ukraina. Oleh karena itu, Kremlin tidak akan menolak opsi ini jika Kiev dan Barat menyetujuinya.

Ketiga, jika Putin menolak usulan untuk menghentikan perang di garis depan, atau menetapkan kondisi yang jelas-jelas tidak dapat diterima oleh Ukraina, maka membujuknya, pada akhirnya, untuk menerima opsi ini akan jauh lebih mudah daripada memaksanya menarik pasukan sesuai persetujuan pada tahun 1991.