RIAU24.COM - Anggota Komisi II DPR Fraksi PAN Guspardi Gaus menyebut pihaknya tidak menginginkan pemerintah menetepakan sendiri kepala daerah seperti yang diusulkan Mendagri Jenderal (Purn) Tito Karnavian.

"Saya berkehendak bahwa dengan adanya proses penunjukan itu, yang Bapak katakan tanpa biaya, tidak punya beban, dan sebagainya, saya tidak menginginkan ini adalah alat legitimasi bahwa kepala daerah kabupaten/kota dan provinsi itu akan ditunjuk. Itu tegas saya ungkapkan," sebutnya dikutip dari kompas.com, Senin 10 Juni 2024.

Dia beranggapan, lebih tepat jika pemerintah melakukan pembenahan terhadap demokratisasi di kontestasi pilkada.

Alasannya karena pilkada kerap disebut menimbulkan polarisasi hingga memerlukan biaya yang mahal.

"Ini jadi catatan penting bagi kita, kelemahan-kelemahan itu kita sisipi kepada hal-hal yang positif. Apa piranti-piranti daripada kelemahan-kelemahan itu. Bukan serta merta karena positif lebih banyak ditunjuk, lalu lebih baik kita tunjuk kepala daerah untuk periode berikutnya," sebutnya.

"Ini kalau ini yang kita lakukan, saya khawatir kita tidak bicara tentang itu saja. Demokratisasi adalah suatu keniscayaan," tambahnya.

Meskipun seperti itu dia mengakui bahwa pilkada menimbulkan polarisasi, kegaduhan, dan membutuhkan biaya yang mahal.

Dengan kekuarangan seperti itu seharusnya ada perbaikan terhadap pilkada yang selanjutnya akan dilakukan.

"Tolong ada referensi yang akurat dalam rangka ke arah perbaikan terhadap pelaksanaan pilkada. Goal-nya ke situ. Bukan ke arah bahwa karena dilakukan studi perbandingan bahwa lebih bagus ditunjuk langsung dibandingkan pemilihan lalu goal-nya yang saya sebutkan. Mudah-mudahan bukan itu yang dimaksud pemerintah atau Mendagri," sebutnya.

Sebelumnya, Mendagri Jenderal (Purn) Tito Karnavian mengusulkan tidak perlu ada lagi pilkada. Tujuannya agar lebih hemat biaya.