RIAU24.COM -Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan negaranya tengah berada dalam situasi sulit. 

Pasalnya, Israel saat ini terlibat dalam perang di berbagai front, tetapi di waktu bersama juga mendapat tekanan internasional.

Menurut penyiar publik Israel KAN, Netanyahu mengatakan Israel berperang di selatan di Jalur Gaza, di utara berarti Lebanon selatan dan di Yudea dan Samaria, atau Tepi Barat.

"Israel berperang di berbagai front sementara tekanan internasional yang berat diberikan kepada kami," katanya setelah penilaian keamanan di markas Komando Pusat Angkatan Darat di Yerusalem pekan lalu, menurut surat kabar The Times of Israel yang dikutip Anadolu Agency.

"Saya dapat menjamin satu hal, apa pun yang terjadi sebelumnya tidak akan terjadi lagi," katanya tentang serangan 7 Oktober. "Kami akan mengubah kenyataan ini."

Dalam perkembangan terbaru, Dewan Keamanan PBB telah mengadopsi resolusi yang menyerukan Hamas untuk menyetujui proposal tiga fase penyanderaan untuk gencatan senjata versi AS. 

Ini pertama kalinya badan tersebut mendukung perjanjian perdamaian komprehensif untuk mengakhiri perang Gaza.

Sebuah pernyataan Hamas mengatakan kelompok itu menyambut baik resolusi tersebut, meskipun belum jelas apakah itu berarti para pemimpin di Gaza menerima rencana gencatan senjata tersebut.

Posisi pemerintah Israel juga ambigu. Mereka secara resmi telah menerima rencana perdamaian tersebut, namun Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berusaha menjauhkan diri dari rencana tersebut, dan koalisinya telah bergeser ke sayap kanan sejak proposal tersebut diajukan.

Empat belas anggota dewan memberikan suara untuk resolusi pada Senin (10/6/2024) malam waktu setempat. 

Tidak ada yang menentang, dan hanya Rusia yang abstain terhadap resolusi yang dirancang AS yang menyerukan pertukaran awal sandera lanjut usia, orang sakit, atau wanita dengan tahanan Palestina yang ditahan oleh Israel dalam gencatan senjata awal yang berlangsung selama enam minggu.

Gencatan senjata akan berkembang menjadi penghentian permanen permusuhan dan pembebasan semua sandera pada fase kedua yang akan dinegosiasikan oleh kedua pihak dan mediator AS, Qatar, dan Mesir. 

Tahap ketiga akan mencakup peluncuran upaya rekonstruksi besar-besaran.

Resolusi tersebut menyerukan Hamas untuk menerima perjanjian tersebut dan mendesak kedua belah pihak "untuk sepenuhnya melaksanakan persyaratannya tanpa penundaan dan tanpa syarat".

AS telah meminta dukungan PBB atas proposal tersebut sejak diumumkan oleh Biden pada tanggal 31 Mei. 

Kesepakatan ini mendapat dukungan dari misi Palestina, dengan klausul yang mengatakan bahwa gencatan senjata awal selama enam minggu akan diperpanjang selama perundingan berlanjut pada tahap kedua.

(***)