Situs-situs itu juga menampilkan gambar lima pria dan dua anjing tanpa menyebutkan rincian tentang mereka. 

Kerusuhan di Bangladesh dipicu oleh mahasiswa yang telah lama menuntut perombakan sistem kuota perekrutan pegawai negeri, yang awalnya hanya menyediakan 30 persen pekerjaan di pemerintahan untuk keturunan veteran yang berperang dalam perang kemerdekaan Bangladesh pada tahun 1971. 

Para kritikus berpendapat bahwa sistem ini menguntungkan sekutu partai Liga Awami yang berkuasa, yang memelopori gerakan pembebasan melawan Pakistan. 

Lebih dari 100 orang tewas dalam protes mengenai peraturan perekrutan pegawai negeri yang kontroversial tersebut. 

Menyusul protes yang mengakibatkan kematian lebih dari 100 orang, Mahkamah Agung Bangladesh memutuskan untuk memangkas kuota yang disediakan untuk kerabat veteran perang dari 30 persen menjadi 5 persen dan mengizinkan 93 persen untuk dialokasikan berdasarkan prestasi dan 2 persen sisanya akan diperuntukkan bagi anggota etnis minoritas, individu transgender, dan penyandang disabilitas.

Sebelumnya, pemerintahan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina telah berupaya untuk menghapuskan sistem kuota penerimaan pegawai negeri pada tahun 2018.