Namun, Pengadilan Tinggi menerapkannya kembali pada bulan lalu, sehingga menyulut kembali kemarahan publik dan memicu protes baru. 

Sepanjang kerusuhan, pemerintah memberlakukan tindakan ketat, termasuk menerapkan jam malam, pengerahan pasukan militer, dan pemadaman komunikasi yang mengisolasi Bangladesh dari dunia luar. 

Muncul laporan tentang polisi yang menggunakan gas air mata, peluru karet, dan granat asap untuk membubarkan pengunjuk rasa, sehingga memperburuk kemarahan masyarakat. 

PM Hasina membela sistem kuota dan menyoroti kontribusi para veteran terhadap kemerdekaan negara, apapun afiliasi politik mereka. 

Namun, upaya pemerintahnya untuk menampilkan pengunjuk rasa sebagai orang yang tidak patriotik semakin memicu kemarahan di antara para pengunjuk rasa. 

Keputusan pemerintah Bangladesh untuk memutus koneksi telepon dan internet berkontribusi pada apa yang disebut sebagai “pemadaman informasi.”