Karena hal itulah, mereka getol memutihkan areal yang mereka anggap telah dilakukan "transaksi" secara ilegal. Termasuk Nusirwan sendiri, juga bukan merupakan penduduk asli Desa Pangkalan Baru. 

Kini, mereka digugat oleh sang Bapak Angkat, PTPN IV Regional III karena enggan mengakui hutang dan berupaya memutihkannya dengan segala cara. Di dunia manapun, hutang tetaplah hutang, dan harus dibayarkan. 

Selanjutnya, dengan adanya langkah hukum tersebut, ia mengatakan pihaknya memberikan opsi seluas-luasnya kepada pengurus maupun petani untuk mengakui dan menyicil kewajiban sesuai kesepakatan. 

"Hanya itu yang kami mau. Tentu ini demi kebaikan bersama. Karena dari awal tujuan kami adalah untuk tumbuh dan berkembang bersama petani. Ada begitu banyak koperasi yang sukses bermitra dengan perusahaan. Kami ingin Koppsa-M juga begitu," ujarnya. 

Padahal, jelas Surya, Koppsa-M mampu menghasilkan produksi yang lebih dari cukup. Berdasarkan fakta persidangan beberapa waktu lalu, pengurus Koppsa-M sendiri menyatakan dalam satu bulan mampu menghasilkan 900 ton. 

"Artinya, setiap bulan mereka mampu menghasilkan Rp2,8 miliar per bulan. Ini yang jadi pertanyaan kami. Kenapa sekarang mereka seperti tidak mampu, padahal mereka mampu membayar pengacara dengan nilai besar. Mereka membayar ini itu untuk framing seolah-olah mereka korban," ujarnya. ***