RIAU24.COM -Janji Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu kepada mitra koalisinya untuk melanjutkan perang di Gaza setelah melaksanakan tahap pertama kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas, akan melanggar ketentuan kesepakatan. 

Radio Kan Israel mengutip pejabat Israel yang terlibat dalam pembicaraan gencatan senjata yang mengatakan, "Setiap janji Netanyahu kepada mitra politiknya untuk kembali berperang setelah tahap pertama merupakan pelanggaran perjanjian yang juga cenderung menggagalkan tahap pertama." 

Menteri Keuangan Israel dan pemimpin Partai Zionisme Religius sayap kanan, Bezalel Smotrich sebelumnya bertemu dengan Netanyahu dan menuntut agar pemboman Gaza dilanjutkan setelah tahap pertama kesepakatan sebagai syarat untuk menerimanya. 

Namun laporan media mengindikasikan pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan. 

Kemudian, blok Knesset Zionisme Religius mengeluarkan pernyataan yang menyatakan "penentangan keras" terhadap kesepakatan tersebut. 

Mereka menambahkan partai tersebut akan keluar dari koalisi berkuasa jika tuntutan Smotrich tidak dipenuhi. 

Kesepakatan tersebut menetapkan jika kedua belah pihak mencapai kesepahaman pada tahap kedua, hal ini akan mengarah pada gencatan senjata permanen dan pembebasan tahanan Palestina dan Israel yang tersisa.

Pejabat Israel mencatat, “Janji Netanyahu kepada Smotrich pada dasarnya merupakan pengakuan Israel akan melanggar perjanjian tersebut sebelum berlaku."

Anggota Knesset Zvi Sukkot dari Partai Zionisme Religius mengatakan kepada Kan bahwa partainya kemungkinan besar akan menarik diri dari pemerintahan. 

"Sejauh yang kami ketahui, tahap selanjutnya dari kesepakatan tersebut tidak akan dilaksanakan, dan kami di sini untuk mengubah DNA negara Israel, bukan demi posisi. Situasi saat ini mengarah pada penarikan diri dari pemerintahan," tegas dia. 

Awal pekan ini, Ketua Partai Otzma Yehudit dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir meminta Smotrich bergabung dengannya dalam memblokir kesepakatan tersebut dengan mengancam akan menarik diri dari pemerintahan koalisi. 

Ben-Gvir mengecam kesepakatan tersebut sebagai "penyerahan diri" kepada Hamas.

(***)