"Apa alasan pagar itu dibuat dan apa konsekuensi dari pemagaran itu terhadap kehidupan penduduk, apa akibat dari isu rasisme yang mulai berkembang, rasialisme mulai berkembang dengan pagar," ujarnya.

Dia bilang, selama pemagaran laut jadi topik publik, tak terlihat adanya kementerian yang berusaha beri kejelasan.

Hingga akhirnya Presiden sendiri yang mengambil sikap untuk perintahkan mencabut pagar tersebut.

Meski begitu, sampai sekarang pemerintah juga belum menyampaikan apa pun terkait pelaku pemagaran tersebut.

"Jadi terlihat bahwa ini kabinet tidak punya semacam pembagian tugas yang jernih atau inisiatif dari para menteri. Beberapa menteri bahkan mengelak untuk masuk dalam kontroversi," katanya.

"Kalau kemudian Pak Prabowo mengambil alih isu itu dan memerintahkan TNI Angkatan Laut untuk membongkar pagar, itu tanda bahwa ada yang betul-betul tidak berjalan, karena sifatnya teknis yang bisa diselesaikan oleh Kementerian teknis akhirnya harus diambil alih oleh Presiden Prabowo," imbuh Rocky.