Sebab, setiap pemanfaatan atas ruang laut pada dasarnya harus memperoleh perizinan yang dikenal dengan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPRL) dari KKP.

"Jadi lucu ketika KKP klaim tidak tahu menahu soal pagar tersebut," katanya.

Yang juga menjadi pertanyaan, sambungnya, mengapa HGB bisa terbit di atas air laut. Fikri mengatakan HGB hanya terbit di atas tanah negara atau tanah hak.

Ia mengatakan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil sebagai peraturan pelaksana dari UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tidak pernah menyebut bahwa hak atas tanah seperti HGB, dapat diterbitkan di atas air laut.

"Jadi, dari aspek regulasi mana saja, tidak ditemukan dalil yang dapat membenarkan terbitnya HGB di atas perairan laut utara Tangerang tersebut," katanya.

(***)