"Identifikasi rencana efisiensi sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi belanja operasional dan non-operasional. Sekurang-kurangnya terdiri atas belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin," jelas Prabowo dalam instruksi ketiga poin kedua, dikutip Kamis (23/1).

"Menyampaikan hasil identifikasi rencana efisiensi anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada mitra komisi Dewan Perwakilan rakyat (DPR) untuk mendapat persetujuan," sambungnya di instruksi ketiga poin kelima.

Jika sudah mendapat persetujuan DPR RI, Presiden Prabowo memerintahkan anak buahnya untuk segera melapor kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani, paling lambat 14 Februari 2025. Sang Bendahara Negara itu kemudian bakal memblokir pos anggaran yang dihemat K/L.

Sementara itu, para kepala daerah diminta untuk menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. 

Ini sebagai imbas dari dana TKD sebesar Rp50,59 triliun yang dipangkas Prabowo.

(***)