Bahkan Jhon menyebut presiden bisa langsung mengintervensi kepala desa tanpa sepengetahuan menteri ATR/BPN.

Jawaban terakhir lanjut dia, bisa jadi Raja Juli yang saat itu menjabat sebagai Wakil Menteri ATR mengambil alih peran Hadi lewat perintah presiden atau insiatif sendiri.

Apalagi, partai PSI sama sekali bisu alias diam soal kasus pagar laut. Seperti diketahui, Raja Juli merupakan Sekjen PSI.

“Kok ada partai paling berisik di republik ini tiba-tiba sehening itu? Apa yang dijaga? Siapa yang dijaga? Yang jelas, ada yang salah di dalam negara ini. Kesannya seolah takut kepada pengembang daripada hukum negeri ini,” tuturnya.

Jika masalah dilempar kepada kantor pertanahan Tangerang, tetap saja ada disfungsi organisasi yang sangat fatal di tubuh ATR/BPN.

Ujungnya adalah kasus suap dan korupsi. Tidak mungkin izin di daerah terlarang bisa keluar begitu saja tanpa bayaran atau suap.