Sebab, kampus tertua di luar Jawa itu khawatir langkah ini bisa membuka peluang konflik kepentingan.

"Konflik kepentingan ini harus dihindari ketika kita masuk ke situ dengan cara menerapkan azas good government," tegas dia.

Rektor sekaligus ekonom Unand itu mengatakan apabila kampus yang dikelolanya masuk ke dalam pengelolaan tambang maka kemungkinan akan lebih mengarah kepada penyediaan tenaga riset, konsultan dan kepakaran atau keilmuan yang dimiliki dosen.

"Jadi, tidak boleh ada konflik kepentingan ketika kampus mengelola tambang dan memastikan perguruan tinggi tetap pada jalur utama yakni pendidikan," tambah Efa.

(***)