RIAU24.COM - Pemerintah Indonesia melalui PT Inalum (Persero) telah menguasai 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Dengan dikuasainya saham perusahaan tambang terbesar itu, komposisi direksi dan komisaris perusahaan pun berubah.

Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan diblog pribadinya yakni disway.id mengatakan bahwa peran sejumlah pemangku kebijakan yang membuat akuisisi Freeport Indonesia tersebut akhirnya terealisasi.

"Tentu, baiknya, saya juga mengirimkan ucapan selamat kepada pak SBY. Yang di zaman beliau menjadikan PT Inalum dikuasai 100 (100%) BUMN," kata Dahlan, dikutip dari detik.com, Minggu 23 Desember 2018.

Dahlan menjelaskan, ketika itu, pemerintah mengakuisisi Nippon Asahan Aluminium (NAA) pada 1 November 2013. Pemerintah mengambil alih 58,87% saham NAA dan menjadikan seutuhnya Inalum milik Indonesia.

Untuk mengakuisisi saham NAA, pemerintah mengeluarkan dana sebesar US$ 556,7 juta atau ada juga yang menyebut sebesar SU$ 558 juta. Angka ini lebih rendah dari harga yang ditawarkan NAA US$ 626 juta.

"Diambil alih dari Jepang. Dalam posisi perusahaan sangat jaya. Kondisi fisiknya prima. Operasionalnya istimewa. Dan tabungan uang kontannya banyak luar biasa," ujar Dahlan.

Keberhasilan dari SBY mengakuisisi 100% saham Inalum saat itu, dipandang Dahlan sebagai cikal bakal berhasilnya akuisisi Freeport saat ini.

Sebab, Inalum yang saat ini menjadi Holding BUMN pada sektor pertambangan itu menjadi ujung tombak dalam aksi pengambil alihan saham Freeport.

"Ibarat 'kendaraan', Inalum seperti Land Cruiser. Sanggup diajak untuk menanjak tinggi. Sampai pegunungan Jayawijaya. Membeli Freeport di sana. Inalum yang seperti itu sangat dipercaya. Untuk mencari dana global sekali pun. Empat miliar dolar sekalipun. Untuk membeli saham mayoritas Freeport itu," papar mantan Dirut PLN itu.