FGD Pemkab Inhil Bersama IPB, Bahas Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Terhadap Industri Kelapa
RIAU24.COM - TEMBILAHAN - Institut Pertanian Bogor (IPB) menggelar Focus Group Disscussion (FGD) tentang Dampak Sosial dan Ekonomi terhadap Masyarakat dari Industri Kelapa Terpadu Milik Sambu Group Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) bersama Pemkab Inhil, Selasa 8 Januari 2019 di Aula Hotel Elite Tembilahan.
Tujuan diadakannya FGD ini ialah untuk memperoleh informasi mengenai regulasi terkini dari daerah tentang aturan industri dan perkebunan kelapa, baik perkebunan kelapa industri maupun perkebunan kelapa rakyat, memperoleh informasi mengenai usaha-usaha Pemkab Inhil dalam perkembangan perkebunan kelapa, mengetahui dan memetakan keterkaitan antar instansi dalam pengembangan perkebunan kelapa dan pemberdayaan petani kelapa, serta memperoleh informasi terkait perspektif setiap instansi mengenai keberlanjutan industri dan perkebunan kelapa.
FGD diikuti oleh Kepala Bappeda Inhil, Kepala Dinas Perkebunan Inhil yang diwakili Sekretaris, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Inhil, Kepala DPMD Inhil, serta tokoh masyarakat Inhil.
PT Pulau Sambu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan kelapa yang terletak di Kabupaten Inhil, Provinsi Riau. Perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 1967 yang terbentuk atas usaha Mr Tay Juhana. Dalam menjalankan bisnis, PT Pulau Sambu sangat bergantung pada pasokan kelapa dari masyarakat dan bagi masyarakat PT Pulau Sambu merupakan pasar utama dalam penjualan produksi kelapa rakyat. Hal ini menjadikan perusahaan banyak berinteraksi dengan masyarakat baik melalui aktivitas bisnis maupun aktivitas pemberdayaan masyarakat di sekitar industri khususnya dan di Kabupaten Inhil secara umum.
Berdasarkan hal tersebut, studi penelitian tentang dampak sosial ekonomi PT Pulau Sambu terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar PT Pulau Sambu dan masyarakat Inhil sangat penting dilakukan. Hal ini disebabkan studi ini dapat memberi gambaran dampak sosial dan ekonomi sebelum dan setelah berdirinya PT Pulau Sambu di tengah-tengah masyarakat Inhil. Selain itu studi ini juga memberikan analisis mengenai dampak yang akan terjadi pada masyarakat terutama apabila beberapa atau keseluruhan aktivitas usaha dari PT Pulau Sambu berhenti.
Usai FGD, Bupati Inhil Drs HM Wardan MP mengundang para peserta FGD untuk berdialog ke Kediaman Dinas Bupati di Jalan Kesehatan Nomor 1 Tembilahan, Selasa (8/1/2019) siang.
Dalam kesempatan itu, Bupati menyambut baik dan mengucapkan terimakasih atas dilaksanakannya FGD tersebut. Dirinya mengaku semenjak dilantik sebagai Bupati Inhil periode 1 lalu dirinya tak pernah surut dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat melalui kelapa.
Menurutnya Kehadiran PT Pulau Sambu memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. "Dampak perekonomian masyarakat terhadap PT Pulau Sambu sangat berpengaruh. Saat ini saya sedang menggalakkan BUMDes, setiap desa sudah saya instruksikan agar membentuk BUMDes . Saya harap dengan Bumdes angka kemiskinan di Inhil akan berkurang. Kehadiran PT Pulau Sambu juga diharapkan dapat membantu mengembangkan BUMes ini," terang Bupati.
Dirinya menceritakan perjuangan Pemkab Inhil dalam mengenalkan kelapa Inhil seluruh penjuru Tanah Air bahakan hingga internasional.
"Dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Provinsi Riau tahun 2015 lalu saya menginstruksikan para wartawan untuk menulis tentang kelapa. Berkat hal tersebut orang-orang mulai melirik dan mengenal Inhil. Selain itu sudah banyak juga hal yang kami lakukan untuk memperkenalkan kelapa sebagai identitas Inhil. Salah satunya bentuk lampu jalan," paparnya.
Tak hanya itu, imbuhnya, melalui World Coconut Day (Peringatan Hari Kelapa Sedunia) pada tahun 2017 lalu juga merupakan upaya pemerintah dalam membumikan kelapa Inhil kepada dunia. Dalam acara tersebut dibuat 500 makanan berbahan dasar kelapa.(***)
R24/phi