RIAU24.COM - Pemerintah Perdana Menteri Mahathir Mohamad melarang atlet renang asal rezim Zionis mengikuti kualifikasi Paralimpiade yang diselenggarakan di Malaysia. Negara tetangga Indonesia ini tak peduli dengan kritik dan justru melarang seluruh orang Israel meramaikan acara olahraga tersebut.

Menteri Luar Negeri Saifuddin Abdullah telah bertemu kelompok-kelompok lokal yang melobi pelarangan atlet Israel. Dia mengatakan bahwa pemerintah akan menahan diri untuk mengadakan acara yang melibatkan peserta Israel beberapa bulan mendatang.

Laporan-laporan media pekan ini mengutip Komite Paralimpiade Internasional mengkritik sikap keras Malaysia yang menolak mengakui atlet-atlet Israel, meskipun organisasi itu mengulurkan harapan untuk ditemukan solusi.

Langkah terbaru Malaysia untuk melarang para atlet Zionis mendapat dukungan dari sekitar 29 organisasi non-pemerintah termasuk Organisasi Kebudayaan Palestina Malaysia yang memuji sikap pemerintah Mahathir yang mengingatkan pada kritiknya terhadap era apartheid di Afrika Selatan selama masa jabatan pertama Mahathir berkuasa dari 1981 hingga 2003.

Pada Desember tahun lalu, Mahathir mengkritik keputusan Israel yang memindahkan ibukotanya ke Yerusalem, dengan mengatakan rezim Zionis itu tidak berhak melakukannya karena Yerusalem bukan milik mereka.

Pandangan garis keras Mahathir dan kebijakan anti-Israel dipandang di Barat sebagai sikap anti-Semit. Namun, dia menolak karakterisasi seperti itu.

Oh Ei Sun dari Singapore’s Institute of International Affairs mengatakan bukan hanya Mahathir yang memiliki sikap yang kuat terhadap Israel."Pemerintah Malaysia berturut-turut tidak pernah mengalah ketika datang untuk mengakui Israel, apalagi membangun ikatan formal," katanya, seperti dikutip dari South China Morning Post, Kamis (17/1/2019).

“Meskipun Malaysia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik, perlu dicatat bahwa Israel adalah anggota penuh komunitas internasional, menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Komite Olimpiade Internasional, serta banyak organisasi dan badan olahraga internasional lainnya," kata Oh.

"Jadi negara yang menyelenggarakan acara olahraga terkait diwajibkan, berdasarkan peraturan internasional, untuk memungkinkan atlet Israel bersaing jika mereka memenuhi syarat," paparnya. 

Sumber:  Sindonews