RIAU24.COM -  Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengeluar pendapat berbeda dengan capres petahana Joko Widodo. Hal itu terkait dengan janji Jokowi yang akan memberikan tunjangan kepada para pengangguran, jika terpilih kembali menjadi presiden pada ajang Pilpres April mendatang.

Menurut JK, kebijakan memberikan tunjangan untuk pengangguran saat ini hanya cocok diberikan untuk negara maju dengan jumlah penduduk sedikit.

Namun bila hal itu bakal diterapkan di Indonesia, JK menilai kebijakan itu perlu dikaji lagi.

"Ada banyak negara seperti itu. Di Amerika, Kanada, Australia, ada tunjangan buat yang menganggur, tapi itu biasanya terjadi kalau negara itu maju, penduduknya tidak banyak," lontarnya di di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa 5 Maret 2019.

JK menilai, untuk memberikan tunjangan kepada pengangguran di Indonesia, perlu dana yang tidak sedikit. Sehingga pemerintah harus menghitung lagi anggaran yang ada supaya tidak membebani APBN.

"Kalau negara seperti Indonesia, (dengan) anggaran tidak terlalu besar dan penduduk banyak, tentu harus dihitung. Itu butuh anggaran yang besar, dan kalau sudah ada anggarannya, baru kita bisa bicara. Kalau belum ada anggarannya, tentu belum bisa dilaksanakan," tambahnya, dilansir republika.