RIAU24.COM -  Kabar mengejutkan diungkapkan tim relawan IT Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, terkait penemuan 9.440 kesalahan input pada aplikasi Sistem Penghitungan Suara (Situng) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Temuan itu diperoleh dari hasil verifikasi manual di Web Situng KPU dalam seminggu, tepatnya sejak tanggal 18 hingga 29 April 2019.

Menurut relawan IT BPN, ada beberapa tanda yang mencurigakan dari kesalahan input data tersebut. Di antaranya, polanya yang konsisten dan baku.

“Dalam setiap hari kami menemukan lebih dari 1.000 kesalahan entry. Kesalahan itu meliputi selisih suara, jumlah pemilih melebihi DPT dan jumlah suara sah tidak cocok dengan total suara,” ungkap Koordinator Relawan IT BPN, Mustofa Nahrawardaya, di media center Prabowo-Sandi, Senin 29 April 2012 tadi malam.

Dilansir viva, Musthofa mengatakan, timnya telah meneliti 172.174 TPS atau 42 persen dari total 404.290 TPS yang sudah masuk ke Web Situng KPU.

Dari total data TPS yang sudah diverifikasi ditemukan error sebanyak 6 persen.

Dia mengungkapkan, temuan kesalahan itu konsisten dan tidak ada perbaikan. Sedangkan, kesalahan terbesar berasal dari provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Seperti diketahui, ketiga daerah itu merupakan penyumbang suara terbesar di Tanah Air.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, untuk Provinsi Jabar, timnya menemukan kesalahan pada 764 TPS, Jateng 706 TPS dan Jatim sebanyak 385 TPS.

Mustofa mencurigai dengan masifnya ditemukan kesalahan input ini.

“Kami juga menemukan indikasi ada pola input dari daerah tertentu tinggi yang menguntungkan Paslon 01, dan merugikan Paslon 02. Polanya sangat baku dan konsisten. Ada yang sangat cepat, tapi ada yang sangat lambat. Ini sangat mencurigakan," ujar Mustofa.

Selanjutnya, Musthofa membandingkan angka Situng real count sementara KPU dengan hasil hitung cepat atau quick count lembaga survei.

"Angkanya sangat mirip dan konsisten dengan hasil quick count yang dipublikasikan lembaga survei. Kebetulan ini sangat tidak masuk akal," jelasnya lagi.

Terkait hal itu, Koordinator Juru Bicara BPN, Dahnil Anzar Simanjuntak, menilai kesalahan input yang dilakukan KPU sangat serius. Dia menekankan, kesalahan yang terjadi jangan dianggap wajar dan sepele.

“Melihat besarnya prosentase kesalahan input, maka tuntutan untuk membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) kejahatan pemilu dengan agenda utama audit forensik Situng KPU sangat mendesak,” ucapnya.

Menurut Dahnil, pemilu yang jujur dan adil tidak akan bisa tercapai jika penyelenggara pemilu tidak kredibel dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu imbuh dia, TPF kejahatan pemilu sangat diperlukan.

Sementara itu, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, hasil penghitungan suara 'real count' yang tertera dalam Situng KPU, bisa dikoreksi. Hal ini seiring berjenjangnya rekapitulasi di semua tingkat daerah.

Terkait ribuan kesalahan input yang diungkapkan tim IT BPN, menurutnya akan menjadi benar saat rekapitulasi final di tingkat nasional.

        Arief mengemukakan, Situng juga sekadar alat supaya kemajuan rekapitulasi penghitungan suara transparan, serta terus diikuti masyarakat. Hasil perolehan suara di Situng akan terus berubah.

Sementara, hasil akhir Pemilu 2019 juga akan ditetapkan berdasarkan data hasil perhitungan manual yang saat ini sedang berjalan di seluruh Indonesia. ***