RIAU24.COM -  Setelah menjadi topik pembahasan, rencana pemindahan ibukota negara dari DKI Jakarta ke luar Jawa, saat ini mulai berubah menjadi ajang perdebatan.

Pakar politik dan filsafat, Rocky Gerung, bahkan mengkritik keras rencana itu. ia menilai, rencana itu hanya sebagai pengalihan isu dari kasus kecurangan Pemilu dan Pilpres dan Pemilu 2019.

“Mau dipindahkan ke mana ibukotanya? Malahan lebih lucu kalau permasalahan dasarnya hanya banjir. Nah, kalau ibu kota itu dipindahkan lantas apakah Jakarta tidak banjir lagi?" ujar Rocky di Gedung Duafa Centre Ternate, Maluku Utara, Rabu 1 Mei 2019.

Menurutnya, isu pemindahan ibukota negara sengaja dimainkan untuk memancing kontroversi baru. Padahal, isu yang menjadi sorotan publik saat ini dugaan kecurangan Pemilu 2019. Pasalnya, sudah begitu banyak protes yang ditujukan kepada lembaga penyelenggaraan pemilu.

Tak hanya itu, Rocky kemudian menyinggung saat Jokowi masih menjabat Gubernur DKI.

“Dulu era Jokowi menjadi Gubernur DKI, warga persoalkan banjir, diklaim telah selesai. Dan ketika jadi presiden, Jokowi mengatakan ia akan lebih mudah lagi menyelesaikan banjir. Dan, bagaimanakah Jokowi menyelesaikan masalah banjir, yah itu tadi memindahkan ibu kota,” sindirnya, dilansir viva, Kamis 2 Mei 2019.

Dia pun mempertanyakan keseriusan Jokowi dalam sebagai kepala negara. Ia berharap publik fokus melihat pemimpin yang dapat menyelesaikan persoalan bangsa secara visioner, bukan hanya pemindahan ibukota.

“Kalau dibilang pemindahan ibu kota itu ide kreatif presiden saat ini. Tentunya tidak, di zaman Bung Karno juga sudah pernah suarakan," ujarnya lagi.

Seperti diketahui, keputusan untuk memindahkan ibukota negara dari Jakarta ke daerah lain, diputuskan dalam rapat kabinet terbatas di Istana Negara, Senin 29 April 2019. Ketika itu diputuskan, calon ibukota baru ada di luar Pulau Jawa.

Dalam rapat itu, ada tiga altenatif yang diberikan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bappenas, terkait ibukota baru tersebut.

Pertama, ibukota tetap di Jakarta, namun kawasan Monas dan Istana akan dibuat distrik khusus pemerintah. Selanjutnya, ibukota baru tersebut dibangun di kawasan dekat Jakarta, seperti Jonggol atau Maja di Banten. Ketiga, ibukota dipindahkan ke luar Jawa.

Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, ketika itu Presiden Jokowi memilih alternatif ketiga, yakni memindahkan ibukota ke luar Pulau Jawa. ***