RIAU24.COM -  Reaksi yang keras, ditunjukkan Masyarakat Sipil Antikorupsi Wilayah Sumatera, terkait nama-nama yang duduk dalam Panitia Seleksi (Pansel)  Komisi Pemberantasan Korupsi. Nama-nama tersebut adalah mereka yang ditunjuk Presiden Joko Widodo.

Kelompok ini menentang keras nama-nama yang tercantum dalam Pansel KPK tersebut. Pasalnya, ada beberapa nama, tersebut rekam jejaknya patut dipertanyakan.

"Kami menuntut Presiden Joko Widodo untuk merombaK total Pansel Calon Pimpinan KPK 2019-2023 agar Presiden tidak dituduh hendak menghancurkan KPK dari dalam," kata peneliti Pusako Universitas Andalas, Padang, Charles, Senin 20 Mei 2019.

Selain Pusako, bergabung dalam front tersebut yaitu Fitra Riau, Saka, Gerak Aceh, Perkumpulan Integritas, Bhakti UBH dan Jikalahari.

- Dari penelitian puasako, ada beberapa nama yang patut dipertanyakan. Di antaranya, Dirjen HAM Mualimin Abdi. Ia terbukti melakukan plagiasi terhadap sebuah makalah ketika mengikuti seleksi sebagai Dirjen Perundang-undangan pada tahun 2014 silam.

Selain itu Mualimin juga terbukti tidak melaporkan hartanya secara lengkap pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terkait polis asuransi sebesar Rp 2,5 miliar.