href="http://riau24.com/">RIAU24.COM -  Wagub Aceh periode 2007-2012 Muhammad Nazar mengharapkan pemerintah pusat tidak perlu terlalu keras merespon permintaan referendum yang dilontarkan mantan Panglima GAM, Muzakir Manaf.

Tokoh inti gerakan perjuangan referendum dan sipil Aceh yang dikenal hingga ke seantero dunia sejak 1999, ini menyatakan hal itu terkait beberapa pernyataan pejabat tinggi negara yang ingin menindak Muzakir Manaf secara hukum.

"Pemerintah Pusat kita harap tetap bijak melihat setiap perbedaan pandangan di Aceh. Perlakukan saja itu sebagai kebebasan berpendapat. Di Aceh kata referendum menjadi sesuatu yang biasa didiskusikan dalam sisi ilmu sosial politik, HAM dan demokrasi. Pemerintah harus dapat membedakan antara kekecewaan parsial atau depresi psiko sosial politik temporal dengan gerakan ideologis berkelanjutan," kata Muhammad Nazar di Jakarta, melansir dari Tribunews Minggu 2 Mei 2019.

"Menurut saya, yang disampaikan Muzakir Manaf itu hanya kekecewaan sementara terkait kekalahan pasangan Prabowo-Sandi secara umum di tingkat nasional. Sedangkan di Aceh pasangan itu menang mutlak. Jadi hal itu bukan sesuatu yang ideologis. Muzakir Manaf juga sudah minta maaf. Artinya kan ada keterlanjuran. Maka pemerintah pusat tidak boleh sama-sama terlanjur tidak bijak. Ya pemerintah wajib bijak,"sambung Muhammad Nazar.

Disebutkan dalam AD/ART Partai Aceh jelas berdasarkan Pancasila, selain Muzakir Manaf sendiri adalah Ketua Pembina Partai Gerindra.

"Nah, kalau bicara Partai Gerindra kan tidak mungkinlah bertujuan memerdekakan Aceh. Maka saya juga menyebutkan ucapan referendum beberapa hari lalu itu lebih mirip sinetron politik yang tak ada manfaat," kata Nazar.