RIAU24.COM -  Eks penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua ikut terlibat di tengah aksi massa di sekitar Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, saat sidang kedua Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) berlangsung.

Bersama dengan FPI, GNPF, Alumni 212, dan Forum Umat Islam (FUI), serta kaum emak-emak, dirinya berdemonstrasi kembali untuk memberikan dukungan moril kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kita cuma memberikan dukungan moral, support kepada MK agar mereka tidak takut, tidak khawatir akan intimidasi dan intervensi," kata Abdullah melansir dari CNN, Selasa 18 Juni 2019.

Abdullah mengaku khawatir jika MK tidak memutus secara adil, masyarakat menjadi tidak percaya lagi dengan elite dan partai politik. Lebih lanjut, dia memperkirakan tidak sampai 50 persen masyarakat yang akan berpartisipasi dalam pemilu 2024.

Ia bahkan menyebut sejumlah provinsi bakal 'keluar' jika putusan MK tak adil.

"Pada waktu itulah nanti Aceh keluar, Maluku keluar, Papua barangkali, Sulawesi Utara keluar dan itu berbahaya," ucapnya, tanpa menjelaskan lebih jauh maksud 'keluar' itu.

Kehadiran Abdullah kali ini bukan yang pertama kalinya. Pada sidang perdana sengketa Pilrpes 2019, Jum'at 14 Juni 2019 dia mengikuti demonstrasi dan menjadi salah satu orator.