RIAU24.COM -  Majlis Ulama Indonesia (MUI) mengkritik sikap arogansi Gerakan Pemuda (GP) Ansor yang menolak kehadiran Ustaz Hanan Attaki dalam acara pengajian di Hotel Bahari Inn, Tegal, Jawa Tengah, Minggu 7 Juli 2019. Menurutnya, setiap ormas tak boleh bertindak seperti penegak hukum.

"Saya termasuk yang tidak setuju ormas jadi 'penegak hukum'. Seperti yang jadi tren negatif saat ini dengan cara membubarkan pengajian segala secara paksa dan menggunakan kekerasan," kata Ketua Komisi Hukum MUI HM Baharun melansir dari kumparan, Senin 7 Juli 2019.

Seharusnya lanjut Dia, GP Ansor tidak main hakim sendiri dan hendaknya melakukan proses tabayun terlebih dahulu terkait isisl cermah dari ustadz yang bersangkutan. 

"Untuk pembubaran keramaian misalnya, bukankah ini domainnya polisi? Jika pengajian itu terbukti provokatif dan mengadu domba umat, ya laporkan saja ke polisi. Itu tugas kepolisian untuk menyelesaikannya," tutur dia.

Di sisi lain, Baharun juga mengimbau kepada seluruh ustaz atau penceramah agar menyampaikan hal-hal yang menyejukkan. Membina akhlak umat Islam, kata dia, lebih penting dari hal lain saat ini. 

"Di samping itu juru dakwah juga harus tahu diri. Jangan berdakwah yang menimbulkan permusuhan. Dakwah itu merangkul bukan memukul, membina bukan menghina, dan dakwah harus sejuk seperti diteladankan Nabi Muhammad SAW," tutur dia.