RIAU24.COM -  Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali mendapat sorotan. Hal itu setelah partai itu menuding dugaan politik uang dalam proses pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta.
Tak ayal, pernyataan partai yang gagal masuk parlemen itu langsung mendapat tanggapan. Salah satunya datang dari Partai Hanura yang balas menuding PSI hanya mencari panggung.

"Menurut saya tanpa disuruh PSI, KPK, Kejaksaan sudah monitor dari awal, karena pemilihan Wagub itu bukan pertama kali. Jadi itu cari panggung saja itu. Jadi bebek jangan diajarin berenang deh," ujar Sekretaris Fraksi Hanura DPRD DKI Jakarta, Veri Yonnefil, Selasa 16 Juli 2019.

Dilansir viva, Veri mengatakan, pemilihan wagub seperti ini mungkin telah beberapa kali terjadi. Sehingga, PSI disebut tidak perlu mengajari lembaga yang berwenang menangani hal ini, di antaranya KPK hingga Pansus.

"Mungkin sudah sudah ada 4-6 kali, ada pemilihan wagub seperti ini di seluruh Indonesia. Jadi nggak usah ajarin KPK, kepolisian, kejaksaan untuk hal ini. Jadi mereka sebelum pansus, sudah stand by di DPRD DKI. Menurut saya itu untuk cari panggung saja," ulangnya.

Veri mengatakan, PSI boleh menyebut terjadinya politik uang namun perlu disertai dengan bukti. Menurutnya, Pansus telah 5 kali bertemu dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan tidak ada yang ditutupi.

"Menurut saya sah saja PSI mengatakan seperti itu, karena bisa saja. Tapi PSI harus membuktikan bahwa dia mendapatkan info adanya rencana politik uang," kata Veri.

Sebelumnya, PSI DKI Jakarta menyebut proses pemilihan Wagub DKI Jakarta 'rawan'. Hal itu setelah PSI mengaku mendengar kabar ada dugaan politik uang dalam pemilihan wagub pengganti Sandiaga Uno itu.

Sejumlah pengurus PSI lainnya menggelar jumpa pers khusus mengenai rumor politik uang dalam pemilihan Wagub DKI ini. Jumpa pers digelar di kantor DPP PSI di Jl Wachid Hasyim, Tanah Abang.

"PSI Jakarta menilai bahwa proses pemilihan Wagub DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno yang sedang berjalan ini sangat rawan akan timbulnya politik transaksional di belakang layar," kata Wakil Ketua DPW PSI DKI, Rian Ernest, dalam keterangan tertulisnya.

Ditantang
Tak hanya dari Hanura, respon juga datang dari Wakil Ketua DPRD DKI, M Taufik. Ia balik menantang PSI menunjukkan bukti yang dimiliki terkait tudingan tersebut.

"Kita kan baru dengar-dengar saja. Disuruh buktiin saja. Saya kira setujulah untuk diawasi, saya setuju diawasi. Kemudian harus dibuktiin jangan cuma ngomong gitu loh," ujarnya.

Taufik juga mengaku sempat diberikan pertanyaan oleh awak media terkait masalah tersebut pada bulan lalu, namun dia mengatakan tidak mengetahui hal itu. Taufik berharap apabila ada praktik politik uang, langsung ditangkap saja oknum pelakunya, agar jelas siapa yang melakukan praktik pelanggaran tersebut.

Taufik juga membantah tudingan PSI yang mengatakan politik uang tersebut terjadi agar sidang DPRD DKI untuk pemilihan wagub kuorum. Ditegaskannya, Gerindra tidak menerima praktik politik uang apapun motifnya, dan Dia berani menjamin hal itu.

Menurut Taufik, untuk hadir dalam sidang DPRD, itu merupakan kewajiban anggota. Maka dari itu, tanpa ada praktik politik uang, seluruh pimpinan dewan wajib untuk hadir. ***