Dalam kurun waktu 2015-2018 lebih hampir 550 kasus dibawa ke pengadilan baik melalui penegakan hukum pidana maupun perdata. 500 perusahaan dikenakan sanksi administratif terkait pelanggaran yang dilakukan, bahkan ada yang dicabut izinnya. Untuk pengamanan kawasan hutan dan sumberdaya kehutanan lebih dari 713 operasi pengamanan dilakukan dengan melibatkan KLHK, Kepolisian dan TNI.

Kasus karhutla yang berhasil dimenangkan nilainya mencapai Rp18 triliun, dan menjadi nilai terbesar sepanjang sejarah tegaknya hukum lingkungan pasca karhutla 2015.

"Untuk menegakkan hukum ini sangat tidak mudah. Kita sampai berkali-kali digugat balik, saksi ahli juga sampai digugat, tapi kita tidak gentar. Penegakan hukum ini penting untuk memberikan efek jera, agar tak ada lagi yang berani main-main dengan aturan pencegahan terjadinya karhutla berulang," tegas Menteri Siti.

Dengan berbagai kebijakan dan upaya seperti di atas, hasilnya bisa dirasakan masyarakat terutama di daerah rawan. Indikatornya dapat terlihat dari penurunan hotspot dari tahun ke tahun, dan berkurangnya luasan lahan terbakar, terutama kawasan gambut. Penurunan jumlah hotspot tahun 2018 dibandingkan tahun 2015 mencapai 82,14% (Satelit NOAA) atau 94,58% (Satelit Terra Aqua).

Dengan adanya corrective action terutama pada penetapan status kesiagaan dan keterlibatan lintas instansi, terjadi pengurangan jumlah hari status tanggap darurat karhutla. Bahkan sepanjang tahun 2016-2018, Indonesia tidak mengalami status Darurat akibat Karhutla. Luas area terbakar berkurang menurun hingga 92,5 %. Dari 2,6 juta ha di 2015, menjadi 194,757 ha di 2018.

"Pada kejadian 2015 dan tahun-tahun sebelumnya, Indonesia selalu mengekspor asap ke negara tetangga. Tapi setelah perubahan besar-besaran di era Presiden Jokowi, Alhamdulillah, tidak ada lagi bencana asap skala nasional dan tidak ada lagi asap lintas batas. Itu dirasakan rakyat di daerah rawan, diakui oleh para pemimpin negara sahabat dan disampaikan di forum-forum resmi internasional," kata Menteri Siti.