Indonesia bahkan menjadi rujukan informasi dan pusat pengetahuan berbagai negara di dunia dalam hal tata kelola gambut, ditandai juga dengan berdirinya International Tropical Peatland Centre atau Pusat Lahan Gambut Tropis Internasional (ITPC).

" Pemerintahan Presiden Jokowi banyak mendapat pelajaran penting dari kejadian karhutla tahun 2015, dan sudah banyak langkah koreksi yang dilakukan, baik dalam bentuk kebijakan maupun regulasi berlapis. Indonesia yang tadinya dikenal gambutnya sering terbakar, sekarang justru jadi rujukan negara lain untuk belajar," kata Menteri Siti.

Dengan aturan berlapis dan sanksi hukum yang tegas, kepatuhan korporasi dalam pengendalian karhutla juga meningkat. Dalam mengurai kasus Karhutla yang demikian rumit, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, ditegaskan hadir bagi setiap lapisan masyarakat.

Perihal gugatan yang kemudian dilayangkan kepada Pemerintah, Menteri Siti mengatakan pihaknya menghormati setiap proses hukum. Demikian pula dengan langkah PK yang dilakukan, juga merupakan upaya mempertegas kembali bahwa pemerintah sudah melakukan banyak perubahan menangani Karhutla pasca kejadian 2015.

" Hikmah dari karhutla 2015, Presiden Jokowi dan seluruh jajaran pemerintah membuat langkah koreksi yang signifikan, hasilnya ada dan nyata. Dalam 4 tahun terakhir, dengan segala tantangan yang sangat tidak mudah, kita mampu menghindari berulangnya kembali bencana Karhutla seperti yang dulu-dulu," tutup Menteri Siti.

Sebagai catatan, Karhutla di Indonesia sebenarnya telah menarik perhatian global sejak kebakaran dahsyat tahun 1982/1983 dan 1997/1998. Pada tahun 1997, Karhutla bahkan sampai menghanguskan sekitar 10-11 juta ha hutan dan lahan di Indonesia. Karhutla dalam skala yang luas juga terjadi lagi pada tahun 2007, 2012 dan 2015, hingga menyebabkan pencemaran kabut lintas batas di wilayah ASEAN. Baru pada tahun 2016, 2017 dan 2018 di masa pemerintahan Presiden Jokowi, Karhutla berhasil diatasi signifikan dan tidak ada asap lintas batas seperti tahun-tahun sebelumnya.***