RIAU24.COM -  SELATPANJANG - TINGKAT kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, masih menjadi yang tertinggi di Provinsi Riau. Angkanya masih sebesar 28 persen dari lebih kurang 200 ribu jumlah penduduk.

Risau akan hal itu, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Meranti berusaha membantu mencarikan formulanya. Sehingga angka kemiskinan terus menurun.

Pada 5 Juli 2019 lalu, seluruh Anggota Komisi III bersama Wakil Ketua DPRD melakukan study banding ke Dinas Sosial Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Diantaranya Ketua Komisi III,  Basiran SE MM, Hafizan SAg, MPd, Yekti Handayani SP, Hafizoh SAg MM, Mundarseh, Abdul Aziz SHi, Asrofi, Ma’ruf Syafi’i SPdi, dan H Nursalim. Ikut juga sebagai koordinator rombongan, Wakil Ketua DPRD DR H M Tofikurrohman MSi dan Sekretaris Dewan (Sekwan), Drs H Irmansyah MSi.

Kedatangan mereka disambut oleh Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial DKI Jakarta, Susan. Dalam forum diskusi disana, Komisi III DPRD Meranti diterima di aula rapat Dinas Sosial.

Wakil Ketua DPRD, M Taufikurrohman menilai persoalan kemiskinan di Meranti masih menjadi persoalan yang yang harus dituntaskan secepatnya. Agar lebih efektif dan efisien, DPRD perlu memberikan masukan kepada Pemkab Meranti. Termasuk sebagai dasar untuk mengawasi dan mengevaluasi seluruh program yang diusulkan setiap tahunnya melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

“Dalam mengatasi kemiskinan ini, tidak bisa hanya dilakukan satu, dua orang saja. Mesti keroyokan. Sehingga bisa lebih efektif dan efisien,” ujarnya.