RIAU24.COM - Beberapa waktu lalu, DPRD Riau menyarakan untuk pencopotan jabatan Kapolda Riau dan Danrem. Hal itu berkaitan dengan munculnya kebakaran lahan dan hutan (karlahut) dan mulai adanya kabut asap dibeberapa daerah di Riau.

Pernyataan dari DPRD Riau itu disambut oleh oleh Wahana Lingkungan Indonesia (Walhi) Riau. Deputi Direktur Walhi Riau, Fandi Rahman mengatakan ketegasan Presiden RI yang sempat terdengar pada 6 Februari 2018 lalu untuk mencopot jabatan strategis tersebut dinilai sudah patut untuk dilakukan.

Dia menilai, upaya tersebut untuk membuktikan jika negara tidak kompromi jika wilayahnya terjadi karhutla. "Ya itu (copot Kapolda dan Danrem) masih berlaku karena presiden kita kan masih Pak Jokowi. Itu kan sudah jelas kalau tidak mampu menjalankan mandat pemerintah, ya seharusnya seperti itu terkait ketidakmampuan mereka," kata dia, Rabu, 31 Juli 2019.

zxc1

Fandi menambahkan, jika hal itu tidak dilakukan maka karhutla di Riau tak akan pernah usai, selama permasalahan sumber api tidak diselesaikan dan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Pernyataan sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Riau Sunaryo. Dia meminta pemerintah segera melakukan penanganan yang intensif agar masalah karhutla ini tidak menyebar luas.

"Dalam musrenbang beberapa waktu lalu, saya juga telah sampaikan, dalam penanagan karhutla ini pemerintah berfikir preventif jangan ada masalah baru sibuk," kata Sunaryo.
zxc2

"Dan kita sepakat, apa yang disampaikan Kapolri bahwa karhutla ini tanggungjawab kita bersama," lanjutnya.

Politisi PAN itu mengatakan, pihaknya mendukung sikap tegas Presiden RI akan mencopot Kapolda Riau dan Pangdam jika masih terjadi karlahut. "Kita mendukung (copot Kapolda Riau), tapi intinya masyarakat harus bahu membahu dalam penanganan karhutla ini," tutupnya.