RIAU24.COM - Sekretaris Jenderal ProDemokrasi (ProDem), Satyo Purwanto menilai, kebijakan yang diambil oleh para menteri di kabinet Presiden Joko Widodo terutama di sektor perekonomian, dinilainya bertentangan dengan Pancasila khususnya sila ke-5.

"Kebijakan (Menteri) yang tidak memiliki empati, apalagi memiliki ideologi seperti yang disebutkan oleh Pancasila soal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini nggak ada sama sekali," kata dia dilansir dari Rmol.id, Jumat, 6 September 2019.

zxc1

Dia menambahkan, pengakuan paling Pancasilais yang sering diakui di Pemerintahan Jokowi, juga tidak sejalan dengan ideologi Pancasila yang sebenarnya.

"Ya itu cuma jadi jargon sebenarnya. Kalau kita mau jujur, mau adil, yang dianggap tidak taat azas, tidak sejalan dan menentang Pancasila itu juga menteri-menteri ekonominya Jokowi sendiri," jelas Satyo.
zxc2

Selain dia, dia juga menganggap Pemerintahan Jokowi menerapkan sistem ekonomi liberal, bahkan neo liberal yang tentu tidak sejalan dengan Pancasila dan melanggar Undang-Undang Dasar 1945.

"Itu tergambar jelas dengan kebijakan (selama) lima tahun (pemerintahan) Jokowi di sektor ekonomi. Semua itu bertentangan dengan Pancasila. Jadi kalau mau dikatakan orang di dalam pemerintahan justru juga ada yang anti-Pancasila itu siapa? Ya semua menteri perekonomian," jelasnya.