RIAU24.COM - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai jika demokrasi di Indonesia terancam karena ulah para pendengung atau buzzer. Menurut YLBHI, tindakan paling berbahaya yang dilakukan Buzzer adalah menutupi fakta.

"Kalau kita mau mempertahankan iklim demokrasi, maka fakta harus diterima, bukan dimentahkan oleh buzzer bayaran," ujar Ketua YLBHI Asfinawati.

Dia mengatakan, penelitian Universitas Oxford membuktikan bahwa buzzer bayaran benar adanya. Menurut studi tersebut, Indonesia termasuk dalam negara yang menggunakan media sosial untuk propaganda politik, disinformasi, dan upaya melemahkan pers.

zxc1

Secara umum, pasukan siber Indonesia menggunakan akun bot dan yang dikelola manusia, dengan tujuan menyebarkan propaganda pro pemerintah atau partai politik, menyerang kampanye, mengalihkan isu penting, memecah belah dan polarisasi, dan menekan oposisi.

"Buzzer yaitu orang yang dibayar untuk mengungkapkan hal tertentu dan pemerintah mengakui mereka punya buzzer," ujarnya.

Dia menjelaskan, dalam iklim yang demokratis, pemerintah seharusnya tidak perlu khawatir dengan kebenaran yang ada. Sebab, saat orang yang mengkritik dikriminalisasi dan ada buzzer yang bertugas menutupi kenyataan tersebut, dia menilai hal tersebut pertanda demokrasi di Indonesia sedang menurun.
zxc2

"Kalau diteruskan lama-lama kita tidak punya demokrasi lagi," demikian Asfinawati dilansir dari dilansir dari Tempo.co, 5 Oktober 2019.