RIAU24.COM - Pada saat penyampaian pidato pelantikannya yang ke dua sebagai presiden,  Jokowi tak sama sekali menyinggung soal Hak Asasi Manusia (HAM). Hal tersebut mendapat kritikan dari Pendiri Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia Lokataru Haris Azhar.

Dia menilai Jokowi dan pemerintahannya anti-HAM, serta tidak peka pada isu HAM.

"Ya karena dia dan pemerintahannya anti HAM dan tidak sensibel pada persoalan HAM. Tidak sensibel pada persoalan-persoalan yang ramai belakangan ini," ujar Haris dilansir dari Tempo.co, Senin, 21 Oktober 2019.

zxc1

Masih menurut Haris, Jokowi juga gagal memanfaatkan momen pelantikan untuk meyakinkan publik jika pemerintahannya 5 tahun mendatang akan berjalan sesuai dengan agenda konstitusi.

"Kecuali pendukung fanatiknya," tambahnya.

Untuk diketahui, Jokowi membacakan pidato pada acara pelantikan presiden dan wakil presiden di Gedung MPR, pada Ahad 20 Oktober 2019. Dari pidato sepanjang 10 halaman yang dibaca Jokowi, tidak ada yang membahas mengenai HAM, hukum dan pemberantasan korupsi.
zxc2

Pada saat pidato, Jokowi memaparkan lima program yang menjadi fokus pengerjaan dalam lima tahun mendatang.

Kelima program itu adalah pembangunan sumber daya manusia, meneruskan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM, penyederhaan birokrasi investasi, dan transformasi ekonomi.