RIAU24.COM - BENGKALIS- Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis, Selasa 29 Oktober 2019 petang kemarin akhirnya penuhi undangan Komisi II DPRD untuk melakukan Hearing.

Sebelumnya, Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis sempat mangkir beberapa kali saat diajak Hearing oleh Komisi II DPR Bengkalis. Dan pada Selasa petang kemarin, Hearing tersebut langsung dihadiri Kepala Dinas PUPR Hadi Prasetyo bersama 4 orang kepala bidang dan 6 orang stafnya.

zxc1

Hearing tersebut langsung dipimpin Ketua Komisi II DPRD Bengkalis, Ruby Handoko didampingi Wakil Ketua, Askori, dan tampak juga hadir anggota di antaranya, Feri Situmeang, Raulensiua, Giyatno, Zamzami Harun dan H Mawardi.

Saat hearing, Ruby Handoko kembali menyentil ketidak hadiran Kadis PUPR yang sampai empat kali dilayangkan surat undangan, namun tidak berkenan hadir.

"Sebagai mitra, kita hanya butuh penjelasan dari Kepala Dinas PUPR dalam progresnya sudah sampai dimana fisik pembangunan di Kabupaten Bengkalis. Artinya, sebelum dan sesudah rasionalisasi serta keuangan," ucap Ketua Komisi II DPRD Bengkalis, Ruby Handoko.

zxc2

Politisi Partai Golkar itupun, kembali mempertanyakan rasionalisasi, belanja langsung maupun tidak langsung.

Kemudian, Anggota Komisi II DPRD, H Mawardi menegaskan sebagai fungsi pengawasan diminta PUPR Bengkalis melakukan surve ke lapangan terhadap proyek reguler yang diaampaikan telah selesai 100 persen tersebut.

Selain itu, tambah Mawardi lagi. PIhak PUPR diminta harus lebih jeli lagi agar bisa memanfaatkan alat berat milik pemerintah yang tidak mampu menghasilkan pendapatan untuk daerah.

"Saya mau mempertanyakan yang katanya proyek reguler sudah ada yang selesai 100 persen itu. Dan saya juga menanyakan tentang kondisi alat berat milik Pemda Bengkalis, yang setiap tahun dianggarkan, tetapi tidak mampu menghasilkan untuk daerah serta juga alat alat berat itu banyak yang rusak," ucap Mawardi anggota Komisi II DPRD Bengkalis. (R24/Hari)