Di sinilah menurutnya, negara harus hadir untuk mencari apa sebenarnya masalah yang dihadapi oleh Habib Rizieq, sehingga dilarang meninggalkan Arab Saudi. Bila alasannya keamanan, harus diperjelas maksud dari alasan tersebut.

"Negara ini harus hadir, apakah instrumen negara itu bentuknya menteri luar negeri, apakah bentuknya konjen atau duta besar, itu instrumen negara. Tetapi negara hadir tidak di saat rakyatnya, tanda kutip terzalimi atau tersandera. Itu pelanggaran hak asasi besar itu," tegas Kapitra.

Sebelumnya, Mahfud MD memastikan siap membantu pemulangan Habib Rizieq Shihab bila persoalannya cuma masalah biaya.

"Kan dia nantang, kalau cuma uang dia punya kan. Dia ndak perlu uang. Kalau perlu uang, saya pribadi bantu kalau cuma Rp 110 juta," kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (14/11).

Dalam pandangan mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini, masalah yang dihadapi Habib Rizieq adalah persoalan pribadi dengan pemerintahan yang dipimpin Raja Salman. Sehingga harus diurus sendiri oleh yang bersangkutan.

Oleh karena itu, Mahfud menyarankan pihak Habib Rizieq mengurus sendiri masalah tersebut. Pemerintah juga tidak akan membuka komunikasi dengan pihak Saudi, kecuali ada permintaan bantuan secara resmi pada pemerintah.