RIAU24.COM - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama telah resmi menjadi Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero) oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

Mengenai penunjukkan Ahok tersebut, Pengamat Energi UGM Fahmy Radhi mengatakan jika penetapan tersebut sudah tepat. Hanya saja, Fahmy menggarisbawahi tentang penetapan Wamen ESDM Budi Gunadi Sadikin (BGS) menjadi Wakil Komut Pertamina yang mendampingi Ahok.

"Di satu sisi, BGS sebagai Wamen BUMN yang seharusnya mengawasi komisaris. Malah menjadi wakil Ahok. Dalam struktur manajemen agak anomali," kata Fahmy dilansir dari CNNIndonesia.com, Kamis, 28 November 2019.

Tapi, Fahmy lebih menitikberatkan tantangan utama Ahok sebagai Komut yang dinilai tidak dapat mengeksekusi perbaikan yang harus dilakukan, kecuali melalui direksi. Meski demikian, Ahok diharapkan mampu melecut direksi untuk jalankan perbaikan di Pertamina.

"Termasuk mengganyang mafia migas beserta sekutu internal," lanjut Fahmi.

Dia menjelaskan, ada lima pekerjaan rumah Ahok sebagai direksi Pertamina. Pertama mengenai meningkatkan investasi untuk pengguna high technology dalam eksplorasi dan eksploitasi migas untuk menaikkan produksi migas. Kedua, Ahok harus menyelesaikan pembangunan kilang minyak untuk menurunkan impor BBM.

"Kalau tidak kunjung mendapatkan investor, Pertamina dapat membiayai global bond. Maka, dalam konteks inilah pergantian Direktur Keuangan cukup penting," kata dia lagi.

Ketiga yakni, mempercepat pengembangan EBT, dari B20 ke B30 dilanjut B100 untuk menurunkan impor solar dan avtur. Keempat, secara sistemik dan terus menerus memaksa direksi memberantas mafia migas dan oknum internal yang menjadi sekutu. Terakhir, pertemuan dengan serikat pekerja tidak mendesak tapi perlu dilakukan.

"Pasalnya, SP tampaknya sudah bisa menerima Ahok sebagai Komut, bukan Dirut Pertamina," kata dia lagi.