RIAU24.COM - JAKARTA- Pemilihan Ketua Umum Partai Golkar harus berjalan secara demokratis bila tidak maka pemerintah yang akan kena masalah.

Hal itulah yang diungkapkan politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) saat dikonfirmasi wartawan, Jakarta, Senin (2/12/2019).

zxc1

Untuk itu, kata Bamsoet, Golkar tidak boleh memberikan beban kepada rezim Jokowi-Ma'ruf. "Golkar tidak boleh memberi beban atau masalah kepada pemerintah. Jika pasca-Munas Partai Golkar masih pecah lagi, sama artinya itu memberi masalah kepada pemerintah," katanya.

zxc2

Sebab, kata Bamsoet, pemerintah Hany akan mengakui satu DPP Partai Golkar. "Tidak mungkin pemerintah atau Presiden dipaksa harus mendengarkan dua DPP Partai Golkar," tuturnya.

Memang saat ini, kata Bamsoet, partainya terlihat sekali banyak friksi karena adanya kepemimpinan yang intimidatif. "Retak dalam tubuh Partai Golkar selalu bermuara pada perilaku kepemimpinan intimidatif yang ternyata belum bisa dieliminasi oleh Partai Golkar," kata dia.

Bamsoet menambahkan, sebagai parpol yang sudah berusia matang, Golkar harusnya tidak boleh menjadi faktor penghambat konsolidasi demokrasi Indonesia.

Golkar, kata dia, justru harusnya mampu menjadi penggerak demokrasi dengan terlebih dulu menuntaskan demokratisasi tata kelola partai. Dan agar demokratisasi tata kelola itu bisa berjalan, kepemimpinan intimidatif di tubuh partai harus segera dieliminasi.

"Semua kader dan elemen Partai Golkar harus bertekad dan berani mengakhiri model kepemimpinan intimidatif," kata dia.

Ia juga berharap Golkar bisa segera beradaptasi dengan perubahan zaman. Golkar harus ‘berdandan’ sedemikian rupa agar tampak menarik dalam pandangan generasi milenial. (R24/Bisma)