Seperti dilansir dari CNBC Indonesia, adapun alasan Kemen BUMN menolak adanya pansus tersebut dikarenakan saat ini proses pemeriksaan masih terus berlangsung.
zxc2

"Kami harap ngga usah, jadi ramai. Kami toh bisa dipanggil tiap saat oleh DPR. Kalau proses ini ga jalan boleh lah ada. Tapi ini kan lagi jalan, biarlah jalan dengan baik dan dipantau dengan mekanisme normal. BPK baik, jaksa baik, bisnis juga baik, ini baik semua," kata dia Arya.

Tapi, jika pemeriksaan tidak berjalan dengan baik, maka opsi pembentukan pansus bisa saja dilakukan. Itu pun dengan banyak pertimbangan lain, misal pemeriksaan mulai buntu.

"Kalau ngga jalan, baru (dibentuk), di situlah penting," Kata dia.