Menu

SBY Ingin Dugaan Aliran Dana Jiwasraya ke Pemilu 2019 Diusut

Ryan Edi Saputra 28 Jan 2020, 14:30
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

RIAU24.COM -  JAKARTA - Merebaknya kasus virus Corona belakangan ini mengalihkan isu Jiwasraya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyarankan agar ada pengusutan uang dari PT Asuransi Jiwasraya yang digunakan untuk kepentingan Pemilu 2019 hingga mengalami masalah keuangan. Itu merupakan salah satu dari tujuh area yang perlu diinvestigasi menurut SBY.

SBY menyampaikan itu melalui akun Facebook, pada Senin (27/1/2020) kemarin. "Apakah memang ada uang yang mengalir dan digunakan untuk dana politik (pemilu)?" ucap SBY melansir CNN Indonesia, Selasa (28/1/2020)

zxc1

Menurut SBY, investigasi penting dilakukan karena sudah banyak pertanyaan yang berseliweran di masyarakat. Karenanya, perlu dijawab dengan mengusut tuntas tentang dugaan aliran dana dari Jiwasraya untuk kepentingan politik.

"Investigasi ini penting dilakukan untuk menjawab pertanyaan dan praduga kalangan masyarakat bahwa dalam kasus Jiwasraya ini dicurigai ada yang mengalir ke tim sukses Pemilu 2019 yang lalu," ucap SBY.

"Baik yang mengalir ke partai politik tertentu mau pun tim kandidat presiden," imbuhnya.

zxc2

Selain itu, menurut SBY, investigasi mengenai dugaan aliran dana Jiwasraya untuk dana pemilu perlu dilakukan juga demi menjaga nama baik Presiden Joko Widodo sendiri.

Jika masyarakat sudah mendapat jawaban gamblang, tentu tidak akan lagi ada pertanyaan atau praduga ihwal aliran dana Jiwasraya untuk dana politik. Nama baik Jokowi pun tetap terjaga.

"Saya pribadi tidak yakin kalau Pak Jokowi sempat berpikir agar tim suksesnya mendapatkan keuntungan dari penyimpangan yang terjadi di Jiwasraya tersebut," tuturnya.

SBY dulu mengaku dulu dituding terlibat dalam kasus bail out Bank Century dan digunakan untuk kepentingan politik. Namun, lanjutnya, itu semua tidak terbukti.

SBY juga mengklaim tidak pernah menghalang-halangi pengusutan kasus tersebut. Tidak pula melarang kadernya membentuk panitia khusus (pansus) di DPR guna menelusuri kasus bail out Bank Century. ***