Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengumumkan peningkatan karantina masyarakat di pulau utama Luzon, Filipina pada 17 Maret. Transportasi umum ditangguhkan, perusahaan komersial ditutup, dan pos pemeriksaan didirikan untuk menutup perbatasan kota.

Pemerintah mengumumkan bantal ekonomi 200 miliar peso ($ 3,9 miliar) yang dirancang untuk pasang surut warga selama karantina.

Tetapi implementasi telah terhambat oleh proses administrasi yang rumit dan kebingungan birokrasi yang timbul dari peran yang saling bertentangan dan tumpang tindih dari berbagai lembaga pemerintah.

"Sekarang bukan saatnya untuk menyempurnakan kriteria siapa yang layak mendapat bantuan pemerintah dan siapa yang tidak. Selama periode kemiskinan yang semakin intensif dan meluas ini, mereka semua pantas," kata Maria Victoria Raquiza, seorang profesor administrasi publik di Universitas Filipina.

Langkah-langkah karantina yang serupa diterapkan di berbagai provinsi, meninggalkan kehidupan sehari-hari dan ekonomi dalam kesulitan.

"Karantina rumah tidak mungkin bagi orang-orang di komunitas miskin perkotaan," kata Conti, pengacara ke 21 penduduk San Roque.