RIAU24.COM - SIAK- Bupati Siak Alfedri belum memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebab masyarakat di daerah tersebut belum ada yang positif Covid-19. 

"Tadi telah berlangsung Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Gubernur, Forkompimda Provinsi dan seluruh kabupaten-kota se-Provinsi Riau, terkait dengan kesiapan masing-masing kabupaten-kota untuk mengusulkan pembatasan sosial berskala besar," kata Alfedri.

zxc1

Dijelaskan Alfedri, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2020, sebagaimana Pekanbaru sudah ditetapkan sebagai PSBB oleh Menteri Kesehatan. Tetapi masing-masing daerah tentu situasi dan kondisinya berbeda.

Dia mencontohkan, di Siak sampai hari ini untuk kasus yang positif Covid-19 masih nihil. 

"PDP kita ada 10 yang dalam perawatan, 1 di Pekanbaru warga Perawang. 5 di RSUD Tengku Rafian, 3 sudah pulang karena sudah sembuh dan 1 meninggal," ujarnya. 

zxc2

Sedangkan orang dalam pemantauan (ODP) berjumlah 1.758. Untuk PDP sebarannya belum ke seluruh kecamatan. Baru 5 kecamatan, yaitu Siak, Tualang, Kandis, Sungai Apit, dan Sabak Auh. 

"Sekarang baru 5 yang PDP dari yang 10 tadi, 9 kecamatan sampai sekarang belum ada PDP dan positif Covid-19. Jadi artinya kalau mengajukan PSBB tentu harus seperti daerah lain, di antaranya Kota Pekanbaru itu sudah banyak positif, apalagi Bogor dan Bekasi. Kita ini belum ada yang positif, mudah-mudahan tidak ada," ujar Alfedri.

"Tentu ini kepeduliannya dulu, baru nanti kesiapan anggaran, jejaring pengaman, aspek sosial, alat kesehatan, dan lain-lain," tambahnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, begitu juga di setiap kampung, pemerintah kabupaten sudah rapat dengan camat agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKAM) direvisi, terutama menyiapkan masker ke seluruh rumah tangga, termasuk hand sanitazer, pencuci tangan, dan lain-lain itu disiapkan oleh masing-masing kampung.

"Begitu juga perusahaan, kita sudah surati melalui forum Corporate Social Responsibility (CSR) ada yang membantu alat pelindung diri (APD), ada yang sudah membantu sembako dan disinfektan," ungkap Alfedri.

"Kami sudah minta kepada organisasi perangkat daerah untuk menyiapkan proposal pemetaan dan datanya. Dan itu juga untuk merevisi anggaran atau pembahasan anggaran," pungkasnya. (Adv/Lin)