"Contoh sekarang data 132.000, kalau ditambah dengan yang ada sekarang, kan banyak sekali. Harus masuk DTKS. Kita pemerintah tak mau salah. Kalau kita pakai data PKH, mudah. Karena PKH tiap bulan dapat bantuan," jelasnya.

Ditanya anggaran mana yang dipakai untuk pemberian bantuan ini, apakah Pemko akan menarik anggaran dari BUMD atau sejenisnya. Sebab ada perbedaan penggunaan anggaran Status Darurat dan PSBB?

Ditegaskan Ayat lagi, bahwa untuk anggaran yang digunakan sekarang menggunakan APBD Pekanbaru. Anggaran ini merupakan anggaran refocusing (perubahan alokasi anggaran) yang sudah dilaporkan ke Mendagri, tembusan Gubernur dan Walikota.

"Keinginan kita (anggaran status darurat dan PSBB) dipisah, tapi ada perubahan-perubahan dari pusat tentang penyaluran. Makanya berubah lagi dari awal, kita ingin cepat. Keinginann kita h-4 Ramadhan kemarin," katanya.

"Tanggal 7 April datanya. Kan di situ ada anggaran sarana dan prasarana kesehatan sekian miliar, untuk jaringan pengamanan sosial sekian miliar, untuk terdampak secara ekonomi seperti UMKM juga ada. Nah 3 anggaran itu, nilainya Rp 115 miliar. InsyaAllah ini sudah ada," sebut Ayat tegas.

Disinggung mengenai kekisruhan belakangan di masyarakat terjadi karena biang keroknya PMBRW, Ayat berjanji informasi ini akan disampaikan ke Walikota Pekanbaru Firdaus. Termasuk masukan kawan kawan anggota dewan.