RIAU24.COM -  Pemerintah Pusat menargetkan Provinsi Riau program peremajaan kelapa sawit atau replanting seluas 24 ribu hektare (Ha) tahun 2020. Namun, target ini masih belum dapat dipenuhi karena berbagai persoalan di lapangan. Salah satunya, banyak yang belum memahami mekanisme pelaksanaan program ini.

Salah satu yang masih gagal paham dalam program andalan Presiden Jokowi ini adalah pihak perbankan selaku pihak yang membantu menyalurkan dana PSR. Pihak bank ada yang menganggap penyaluran dana ini mekanismenya sama dengan penyaluran kredit.

Hal inilah yang terjadi di Bengkalis saat kelompok tani mencoba mencairkan dana program replanting tersebut. Kebijakan pimpinan Bank Riau Kepri di Kabupaten Bengkalis yang gagal paham membuat pencairan dana ini tersendat.

"Kalau dana tertahan di Bank Riau Kepri kapan kami bisa mulai menanam sawitnya, sementara pemerintah pusat menargetkan program sawit rakyat bisa sesegera mungkin dilaksanakan, apalagi momennya tepat bibit sawit terbagus saat ini harganya lagi murah seiring dampak corona," kata ketua kelompok tani Raih Kemenangan Bengkalis, Idris.

Menurut Idris, pihak Bank RiauKepri Cabang Bengkalis terkesan ingin ikut campur tangan terlalu jauh dalam mengurusi program ini, yakni mengurusi hal-hal teknis pelaksanaan, seperti mengawasi soal pembelian bibit sawit. Padahal semestinya, pihak hanya memastikan administrasi yang dibutuhkan dalam pencairan dana sesuai dengan ketentuan.

"Menkeu dan Jokowi bahkan berharap PSR dapat dipercepat dengan dukungan berbagai pihak. Karena percepatan PSR akan dapat meningkatkan produktivitas kebun dan meningkatkan kesejahteraan petani, itu pimpinan Bank harus tahu itu," lanjutnya.