RIAU24.COM - JAKARTA - Beragam kritikan hingga kini masih terus ditujukan kepada pemerintah dalam mengatasi pandemik Covid-19 di Tanah Air.

Beberapa kebijakan sudah diterapkan, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berujung pada pembatasan aktivitas masyarakat hingga yang cukup disoroti larangan mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri dan larangan beribadah di rumah ibadah bagi beberapa wilayah.

Namun serangkaian kebijakan tersebut bukan tanpa polemik. Tak sedikit yang menilai kebijakan yang diterapkan antar kementerian tumpang tindih. Seperti larangan mudik, pemerintah dengan tegas mengatakan mudik dilarang, namun Kementerian Perhubungan telah membuka akses transportasi yang dinilai menjadi celah bagi para pemudik untuk nekat pulang kampung.

Belum lagi soal wacana relaksasi atau pelonggaran PSBB. Menko Polhukam, Mahfud MD menyebut pihaknya kemungkinan ada opsi untuk melonggarkan PSBB demi menggenjot sektor perekonomian yang terpukul Covid-19.

Namun hal ltu lagi-lagi dibantah para pembantu presiden. Seperti yang diutarakan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto beberapa hari lalu. Ia menegaskan dalam dua pekan ke depan, tak ada relaksasi PSBB.

Belum habis soal tumpang tindih kebijakan, publik juga belum lama ini dikejutkan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menilai istilah mudik dan pulang kampung berbeda.

Sontak, sepak terjang para menteri dan Kepala Negara dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 terus menuai kritik. Salah satu kritik disampaikan oleh ekonom senior, Faisal Basri.

Melalui akun Twitternya, Faisal Basri menilai hingga kini pemerintah terkesan lebih mengutamakan narasi dalam pengatasi Covid-19.

“Coronavirus dilawan oleh jajaran pemerintah pusat dengan permainan kata-kata. Siasat dan jurus yang luar biasa canggih, sampai-sampai tak ada satu negara pun yang kuasa menirunya,” kritik Faisal.