RIAU24.COM - Ekonom senior Indef, Faisal Basri menilai jika Pemerintah Joko Widodo dinilai ugal-ugalan dalam mengelola negara. Hal itu terkait penerimaan pajak yang selalu menurun setiap tahun.

Dikutip dari Rmol.id, Selasa, 2 Mei 2020, Faisal Basri mengatakan jika selain nampak ugal-ugalan, BUMN sendiri masih dianggap anak emas oleh pemerintah. Dia berpendapat, langkah menganak emaskan BUMN justru menguatkan jika pemerintah sedang menutupi keborokan yang dilakukan.

"Jadi kalau coba BUMN gagal bayar, BUMN tidak bisa melanjutkan proyek-proyek yang dibebankan kepada mereka hancur lebur kan, makanya saya dari awal pemerintahan Jokowi kan menyatakan membangun itu enggak bisa ugal-ugalan," kata dia melalui diskusi virtual dengan Kahmipreneur, Senin 1 Mei 2020.

Setelah BUMN tidak mampu melaksanakan proyek strategis, pemerintah mendapatkan solusi dengan jalur meminta pinjaman atau utang.

"Kenapa utang kita besar karena apa icore kita tinggi karena jadi di era Jokowi. Proyek kita itu ongkosnya mahal semua," jelasnya.

Dikatakan Faisal, mahalnya ongkos proyek di Indonesia, lantaran tidak adanya perencanaan yang bagus dari pemerintah.

"Semua proyek itu, ada di RPJM. Apa ini tiba-tiba cetak sawah baru, itu kan proyek baru itu, tidak ada di RPJM. Jadi enggak bisa bernegara ugal-ugalan seperti ini," kata dia lagi.

Faisal juga menyesali tidak ada satupun anak buah Jokowi yang berusaha mengingatkan bahwa langkahnya buruk dalam mengelola negara. Apalagi kursi DPR mayoritas diduduki oleh partai koalisi pemeritnah.

"Dan tidak ada yang mengatakan jangan gitu, anak buahnya seperti jalankan titah raja, repot-repot. Jadi, harus dikuatkan fungsi penguatan dari DPR itu yang kita tunggu. Saya yakin DPR enggak mau jadi stempel saja karena ini ada pertanggungjawaban historis," tandasnya.