RIAU24.COM -   Misi Dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Libya (UNSMIL) telah menyatakan "kengerian" pada laporan-laporan tentang sedikitnya delapan kuburan massal ditemukan di daerah yang direbut kembali pekan lalu oleh pemerintah negara yang diakui secara internasional dari pasukan komandan militer Khalifa Haftar.

Menurut Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) yang berbasis di Tripoli, sebagian besar kuburan ditemukan di Tarhuna, benteng terakhir Haftar yang tersisa di Libya barat. Kota ini digunakan oleh pasukannya sebagai landasan selama serangan 14 bulan yang bernasib buruk untuk merebut ibukota dari GNA. "UNSMIL mencatat dengan laporan-laporan horor tentang penemuan setidaknya delapan kuburan massal dalam beberapa hari terakhir, sebagian besar dari mereka di Tarhuna," tulis misi PBB di Twitter. "Hukum internasional mengharuskan pihak berwenang melakukan investigasi yang cepat, efektif & transparan terhadap semua kasus yang diduga sebagai kematian tidak sah".

Dilaporkan dari Misrata, Malik Traina dari Al Jazeera mengatakan GNA, yang merebut Tarhuna pada 5 Juni, melaporkan "dapat memulihkan ... lebih dari seratus mayat di kuburan massal ini".

GNA mengatakan mayat-mayat itu adalah milik tentara pemerintah yang dipenjara. Mereka juga melaporkan warga sipil di antara yang tewas, kata Traina. "Kuburan massal ini adalah indikasi lain dari kebrutalan konflik Libya dan korban pada penduduk di daerah itu," tambahnya.

Pada hari Kamis, kementerian kehakiman GNA meluncurkan komite untuk menyelidiki kuburan, menurut misi PBB. UNSMIL meminta anggota komite "untuk segera melakukan pekerjaan yang bertujuan untuk mengamankan kuburan massal, mengidentifikasi para korban, menetapkan penyebab kematian & mengembalikan mayat ke keluarga terdekat".

Pada bulan Maret, UNSMIL mengatakan telah menerima laporan ratusan penghilangan paksa, penyiksaan, pembunuhan dan pemindahan seluruh keluarga di Tarhuna oleh pasukan yang setia kepada Haftar. Di antara para korban adalah "individu pribadi, pejabat negara, pejuang yang ditangkap dan aktivis masyarakat sipil", menurut misi tersebut.