RIAU24.COM - Pengamat politik Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang, Adib Miftahul mengatakan jika dia curiga atas kritik yang disampaikan oleh Adian kepada pemerintahan Joko Widodo.

"Saya mencurigai apa yang disampaikan oleh Adian karena memang kepentingan politik yang belum diakomodir," kata Adib Miftahul dilansir dari Rmol.id, Senin, 15 Juni 2020.

Dia menambahkan, kritikan dari Adian sangat tidak beretika lantaran dia merupakan kader partai yang berada di lingkaran koalisi pemerintah.

"Mungkin nama-nama yang diusulkan untuk duduk di kursi komisaris belum juga didapat," ujarnya.

Dia juga mengomentari apa yang disampaikan Adian yang membandingkan utang luar negeri BUMN sebesar Rp 5.600 triliun dengan utang luar negeri pemerintah Malaysia yang disebut Adian hanya Rp 3.500 triliun.

Adib menjelaskan, membandingkan utang BUMN dengan utang luar negeri negara lain tidak sebanding. "Utang luar negeri sebuah negara lazimnya diperbandingkan dengan PDB negara tersebut," lanjutnya.

Bahkan, Adib pun meluruskan bahwa dana talangan yang diberikan pemerintah terhadap BUMN sebesar Rp 152 triliun bukanlah penyertaan modal negara. Melainkan, dana tersebut merupakan pinjaman dari pemerintah yang harus dikembalikan. Di mana kata Adib, payung hukum dana talangan dari pemerintah kepada BUMN ialah UU 2/2020 dan PP 23/2020.

"Dana Talangan adalah upaya penyelamatan industri strategis, termasuk yang membawa bendera negara," tuturnya.