RIAU24.COM - Sebanyak 500 TKA China akan kembali masuk ke Sulawesi Tenggara. Kedatangan TKA China itupun sempat mendapat sorotan dan diminta agar mereka tak masuk Indonesia.

Namun, menurut juru bicara Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi TKA itu merupakan pekerja yang sudah diberi rekomendasi oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).

Mereka akan kembali bekerja di kawasan industri smelter atau pabrik pemurnian nikel di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

"Itu untuk penyelesaian beberapa proyek-proyek strategis nasional," kata Jodi dilansir dari Tempo, Rabu, 17 Juni 2020.

Selain mendapat rekomendari KPPIP, Jodi mengatakan kehadiran para TKA itu sudah sesuai dengan regulasi pembatasan TKA selama masa Covid-19. Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, diatur jika orang asing yang akan bekerja pada proyek strategis nasional dapat masuk wilayah Indonesia setelah memenuhi persyaratan.

"Misalnya, persyaratan kesehatan seperti karantina di negara dan wilayah ketiga dan karantina di Indonesia, dan persyaratan lainnya," ujar Jodi lagi. Ia berhara kehadiran para pekerja asing itu busa menggenjot proyek strategis nasional agar cepat selesai.

Sejalan dengan hal tersebut, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi juga telah mengizinkan kembali masuknya 500 TKA Cina tersebut. Sebelumnya, ia menolak kehadiran pekerja asing tersebut lantaran dinilai bertentangan dengan suasana kebatinan masyarakat Sulawesi Tenggara yang tengah berjuang melawan pandemi Covid-19.

Masih menurut Ali, pemda merestui kembali datangnya para TKA karena telah sesuai dengan ketentuan penerapan protokol kesehatan secara ketat dan mengikuti aturan pemerintah. Pihaknya juga telah mengadakan rapat dengan para pemangku kepentingan mengenai kebijakan ini.

"Dukunglah investasi yang ada di Sulawesi tenggara ini. Sehingga pasca Covid-19 ini kita sudah bisa bangkit. Sekarang sudah boleh (datang). Persyaratannya harus dipenuhi semua, misalnya telah melaksanakan karantina dan sebagainya. Sudah diizinkan juga oleh pemerintah pusat," jelasnya.