Haris menuturkan kalau pemerintah kerap acuh dalam menegakan hukum bagi warga negara yang membutuhkan keadilan. Parahnya lagi, justru warga yang melakukan kritik akan hal tersebut malah dikriminalisasi.

Seperti peretasan akun Whatsapp yang dialami Ravio Patra yang merupakan pegiat demokrasi dan HAM, karena terlalu lantang mengkritik kebijakan pemerintah dalam penanganan wabah.

“Negara sekarang perannya kebolak balik. Ketika harus intervensi seperti proses penegakan hukum kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan negara tidak hadir,” ucapnya.

Haris menegaskan, rakyat melakukan kritik adalah mereka yang peduli terhadap negara. Semestinya kritik yang mereka sampaikan mendapat reaksi positif dari pemerintah.

“Tetapi ketika ada warga yang berjuang untuk keadilan, mengkritik malah negara mengintervensi, jadi negara tidak bisa mengintervensi sampai 24 jam itu (kerja-kerja buzzer).” tandasnya.