RIAU24.COM -  Melihat Israel terus laksanakan aneksasi atau pencaplokan ke wilayah Tepi Barat semakin membuat dunia internasional bersuara. Dukungan Palestina untuk menjadi negara berdaulat dan melarang aneksasi lanjutan Israel semakin keras.

Dilansir dari Okezone, Perdana Menteri (PM) Yordania, Omar Al-Razzaz mengusulkan pembentukan Palestina dan Israel jadi satu negara. Hal itu dikatakan PM Yordania ketika diwawancara surat kabar Inggris yang dipublikasikan pada Selasa (21 Juli 2020).

zxc1

Bagi PM Yordania pembentukan negara gabungan Israel-Palestina bisa jadi salah satu alternatif solusi. Dengan status berkewarganegaraan ganda tentunya menjamin kesetaraan hak warga Palestina dan Israel.

Negara Yordania merupakan satu dari dua negara Arab yang berdamai dengan Israel dan sekutu Barat. Tetapi Yordania juga mendukung tuntutan Palestina yang mau membangun sebuah negara di Tepi Barat, Gaza dan Yerusalem Timur. Namun wilayah itu telah diperebutkan dengan Israel sejak pasca perang 1967.

Seperti ramai diberitakan masyarakat internasional dan para pemimpin Palestina masih berkomitmen mewujudkan solusi dua negara sebagai penyelesaian konflik yang telah berlangsung puluhan tahun itu.

zxc2

Tetapi Israel di bawah kepemimpinan PM Netanyahu menolak gagasan negara berkewarganegaraan ganda. Sebab khawatir warga Palestina bakal jadi mayoritas suatu saat nanti.

Bagi Israel itu dianggap bakal berbahaya bagi eksistensi Israel yang demokratis. Walau begitu Israel juga sepertinya tak menginginkan solusi dua negara gabungan bersama Palestina. Ini terbukti dengan janji Perdana Menteri (PM) Netanyahu untuk menganeksasi sepertiga wilayah Tepi Barat sejalan dengan rencana Timur Tengah Presiden AS Donald Trump yang memustahilkan pembentukan negara Palestina yang layak.

“Anda menutup kemungkinan terwujudnya solusi dua negara. Saya akan melihatnya secara positif bila Anda kemudian membuka kemungkinan terwujudnya solusi satu negara yang demokratis ,” ujar PM Yordania Razzaz pada VOA.

“Namun tak ada seorang pun di Israel yang membicarakan itu. Mereka sepertinya lebih suka membicarakan apartheid," ujar Perdana Menteri (PM) Yordania, Omar Al-Razzaz.