RIAU24.COM - Pemerintah saat ini tak lagi mengumumkan data penyebaran Covid-19 sejak Rabu, 22 Juli 2020. Hal tersebut mendapat respon dari DPR RI.

Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani menilai, langkah pemerintah itu merupakan sebuah kemunduran. "Bukankah keterbukaan informasi publik menjadi kebutuhan yang harus dijunjung tinggi dalam perang melawan Covid-19 ini?" ujar Netty dilansir dari Republika.co.id, Kamis 23 Juli 2020.

Dia menilai menganggap langkah pemerintah tersebut sebagai sebuah keanehan baru yang dilakukan pemerintah dalam penanganan pandemi. Dia berpendapat, dari data yang disampaikan, pemerintah bisa menerapkan kebijakan.

Begitu juga masyarakat yang diharapkan dari data yang disampaikan secara terbuka tersebut bisa memunculkan kesadaran tentang ancaman pandemi.

"Pada situasi yang tidak menentu kapan pandemi berakhir, masyarakat perlu data dan informasi yang kredibel agar dapat melindungi diri dan keluarga masing-masing," jelasnya.

Politisi PKS itu menyoroti langkah pemerintah yang hanya akan mengumumkan data terkini penanganan covid-19 melalui laman resmi atau website. Netty beranggapan hal itu tidaklah tepat mengingat tidak semua rakyat Indonesia memiliki akses internet yang baik dan literasi digital yang baik.

"Oleh karena itu, pemberitahuan secara langsung di televisi dan di depan awak media masih relevan dan urgen dilakukan agar menjangkau lebih banyak warga masyarakat, bahkan yang berada di wilayah 3 T (terdepan, terluar, dan tertinggal)," jelas.

Dia menambahkan, akan lebih baik jika setiap pemerintah daerah dapat berkolaborasi dengan televisi lokalnya masing-masing untuk menginformasikan secara real-time dan menghilangkan peluang  disinformasi dan hoaks terkait covid-19 di tengah masyarakat.

"Seperti judul lagu, keterbukaan informasi dan data Covid-19 menjadi niscaya, agar tak ada dusta di antara kita," ujar Netty.